Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, ISNU Serukan Revolusi Pengetahuan
Selasa, 21 Oktober 2025 - 14:31 WIB
loading...
A
A
A
“ISNU mengapresiasi program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan peningkatan ketahanan pangan, namun menekankan bahwa subsidi tanpa sistem pengetahuan yang kuat hanya menghasilkan kemajuan semu,” paparnya.
Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Jadi Momentum Tepat Prabowo Evaluasi Kabinet Merah Putih
Konsep revolusi pengetahuan yang diusung ISNU bukan slogan, melainkan gerakan nasional untuk menempatkan ilmu, akhlak, dan amal dalam satu garis perjuangan. “Bangsa yang cerdas tidak hanya pandai membuat teknologi, tetapi juga tahu bagaimana menjadikannya beradab,” ujar Munir.
Dalam kerangka ini, ISNU mengusulkan langkah-langkah konkret seperti, membangun pusat data kebijakan nasional lintas kementerian. Mengembangkan ekosistem riset open-source di bidang siber, pangan, energi, dan lingkungan. Memberdayakan sarjana daerah sebagai simpul produksi pengetahuan lokal. Termasuk mendorong pengembangan kecerdasan buatan (AI) yang beretika dan berakar pada nilai-nilai keislaman-humanistik.
“Pemerintah harus berani menjadikan data, riset, dan inovasi sebagai sumber daya strategis bangsa, bukan pelengkap administratif,” kata Bendahara Umum PP ISNU Mubasyier Fatah.
Di sisi lain, ISNU juga menyoroti krisis moralitas digital dan pengetahuan instan yang marak di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Organisasi ini menilai, tantangan terbesar Indonesia ke depan bukan hanya ekonomi atau geopolitik, melainkan krisis etika dan kebijaksanaan digital.
“Pemerintah diimbau memperkuat data sovereignty (kedaulatan data), ketahanan siber, dan literasi digital nasional agar kemajuan teknologi tidak justru menimbulkan beban sosial,” katanya.
Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Jadi Momentum Tepat Prabowo Evaluasi Kabinet Merah Putih
Konsep revolusi pengetahuan yang diusung ISNU bukan slogan, melainkan gerakan nasional untuk menempatkan ilmu, akhlak, dan amal dalam satu garis perjuangan. “Bangsa yang cerdas tidak hanya pandai membuat teknologi, tetapi juga tahu bagaimana menjadikannya beradab,” ujar Munir.
Dalam kerangka ini, ISNU mengusulkan langkah-langkah konkret seperti, membangun pusat data kebijakan nasional lintas kementerian. Mengembangkan ekosistem riset open-source di bidang siber, pangan, energi, dan lingkungan. Memberdayakan sarjana daerah sebagai simpul produksi pengetahuan lokal. Termasuk mendorong pengembangan kecerdasan buatan (AI) yang beretika dan berakar pada nilai-nilai keislaman-humanistik.
“Pemerintah harus berani menjadikan data, riset, dan inovasi sebagai sumber daya strategis bangsa, bukan pelengkap administratif,” kata Bendahara Umum PP ISNU Mubasyier Fatah.
Di sisi lain, ISNU juga menyoroti krisis moralitas digital dan pengetahuan instan yang marak di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Organisasi ini menilai, tantangan terbesar Indonesia ke depan bukan hanya ekonomi atau geopolitik, melainkan krisis etika dan kebijaksanaan digital.
“Pemerintah diimbau memperkuat data sovereignty (kedaulatan data), ketahanan siber, dan literasi digital nasional agar kemajuan teknologi tidak justru menimbulkan beban sosial,” katanya.
Lihat Juga :
