Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, ISNU Serukan Revolusi Pengetahuan
Selasa, 21 Oktober 2025 - 14:31 WIB
loading...
ISNU mengusulkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan revolusi pengetahuan. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) menilai sudah saatnya Indonesia memulai revolusi pengetahuan. Hal itu sebagai fondasi menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.
Wakil Ketua Umum PP ISNU Muhammad Munir mengatakan, capaian pembangunan fisik dan ekonomi dalam setahun terakhir memang patut diapresiasi, tetapi arus besar ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi nasional masih belum menjadi motor utama kebijakan publik.
“Bangsa yang besar bukan hanya dibangun dengan jalan tol dan gedung tinggi, tapi dengan kekuatan berpikir dan budaya ilmu yang memerdekakan,” katanya, Selasa (21/10/2025).
ISNU menilai arah pembangunan nasional masih berorientasi pada hasil atau output-oriented, bukan berbasis pengetahuan atau knowledge-driven. Akibatnya, kebijakan publik kerap bersifat reaktif dan populis, tidak berakar pada data dan riset ilmiah.
Baca juga: Prabowo: Gaji Naik 280%, Hakim Tak Bisa Dibeli oleh Siapa pun
Untuk itu, ISNU mendorong pemerintah agar menempatkan ilmu sebagai dasar setiap kebijakan, melalui kebijakan berbasis data (evidence-based policy). Kemudian, sistem pengetahuan nasional yang menghubungkan lembaga negara, kampus, dan organisasi intelektual.
Selain itu, penguatan riset dan inovasi lokal agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi asing. Serta arah baru pendidikan tinggi dan vokasi untuk melahirkan problem solver bangsa, bukan sekadar pencari kerja.
Wakil Ketua Umum PP ISNU Muhammad Munir mengatakan, capaian pembangunan fisik dan ekonomi dalam setahun terakhir memang patut diapresiasi, tetapi arus besar ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi nasional masih belum menjadi motor utama kebijakan publik.
“Bangsa yang besar bukan hanya dibangun dengan jalan tol dan gedung tinggi, tapi dengan kekuatan berpikir dan budaya ilmu yang memerdekakan,” katanya, Selasa (21/10/2025).
ISNU menilai arah pembangunan nasional masih berorientasi pada hasil atau output-oriented, bukan berbasis pengetahuan atau knowledge-driven. Akibatnya, kebijakan publik kerap bersifat reaktif dan populis, tidak berakar pada data dan riset ilmiah.
Baca juga: Prabowo: Gaji Naik 280%, Hakim Tak Bisa Dibeli oleh Siapa pun
Untuk itu, ISNU mendorong pemerintah agar menempatkan ilmu sebagai dasar setiap kebijakan, melalui kebijakan berbasis data (evidence-based policy). Kemudian, sistem pengetahuan nasional yang menghubungkan lembaga negara, kampus, dan organisasi intelektual.
Selain itu, penguatan riset dan inovasi lokal agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi asing. Serta arah baru pendidikan tinggi dan vokasi untuk melahirkan problem solver bangsa, bukan sekadar pencari kerja.
Lihat Juga :
