Jokowi dan Jebakan Utang China
Senin, 20 Oktober 2025 - 19:03 WIB
loading...
A
A
A
Entah apa yang mendasari pemerintahan Jokowi memilih proposal China ketimbang Jepang, tapi jika kita lihat alasan yang mendasari preferensi untuk lebih memilih proposal China cenderung pada alasan politik. Terutama bagi Jokowi, proyek KCIC adalah awal pemerintahannya mendekatkan diri dengan China demi mendapatkan pembiayaan yang mudah bagi proyek ambisius infrastrukturnya di kemudian hari.
Sedangkan bagi China proyek KCIC adalah “pintu gerbang” program Belt and Road Initiative untuk mengakses Indonesia. Terutama pasca KCIC terbitlah paket investasi China dalam hilirisasi nikel di Morowali, proyek energi (PLTU & PLTA), hingga kawasan industri (Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan).
Jebakan Utang China dan Ancaman Kedaulatan
Sudah barang tentu, proyek infrstruktur Jokowi yang perlu mendapatkan perhatian publik yang berpotensi melibatkan pembiyaan utang China bukan hanya proyek KCIC. Terutama sejumlah proyek yang memiliki nilai geopolitik bagi kepentingan China di Asia Pasifik seperti Kuala Tanjung International Hub Port atau Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung yang berada di Kabupaten Batubara, Sumatra Utara.
Pelabuhan ini tepat berada di sisi barat Selat Malaka. Sebuah selat yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Laut China Selatan yang menopang lebih dari 30% perdagangan laut global.
Pembangunan Kuala Tanjung International Hub Port melibatkan joint venture company (JVC) salah satu perusahaan operator pelabuhan terbesar asal China; Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group, untuk mengembangkan dan mengelola operasional pelabuhan Kuala Tanjung dan Industrial Estate. Yang menurut data Memorandum of Understanding (MoU) dan Term Sheet Kerja Sama akan disiapkan lahan 200 hektare di Kuala Tanjung Industrial Estate bagi investor China yang dijembatani oleh Zhejiang Seaport Group dan rencana layanan kapal langsung (direct call) antara Ningbo-Zhoushan Port, China dan Kuala Tanjung Port, Indonesia.
Artinya, skema ini menjadikan pelabuhan Kuala Tanjung potensial sebagai pelabuhan trans-shipment, hub-logistik alternatif, atau “jalur masuk utama” untuk aliran barang dari Laut China Selatan ke kawasan Samudera Hindia atau sebaliknya. Sehingga pelabuhan Kuala Tanjung adalah solusi China untuk memecah kebuntuan apa yang disebut oleh Hu Jintao dengan istilah “Malacca Dilemma”. Di mana China memiliki kerentanan strategis geopolitik terhadap jalur sempit Selat Malaka karena dikepung oleh kekuatan Barat seperti Sembawang, Singapura yang menjadi permanen base British Defence Singapore Support Unit (BDSSU) dan Port Klang, Malaysia yang bukan hanya berfungsi sebagai pelabuhan tapi juga port calls base kapal perang Amerika Serikat.
Padahal kita tahu, sekitar 70-80% impor energi China (minyak dan LNG) melewati rute Selat Malaka ini. Jika terjadi konflik yang serius antara China dan blok Barat maka Selat ini sangat mudah dblokir sehingga China bisa “tercekik energi” yang bisa membuat pertumbuhan ekonomi dan industrinya merosot.
Maka tak heran jika China melalui China Exim Bank memberikan preferential buyer’s credit setara Rp1,3 triliun untuk pembangunan jalan tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi, sebuah koridor transportasi yang menghubungkan Bandara Kualanamu, Kawasan Industri Sei Mangkei, dan Pelabuhan Kuala Tanjung. Semua itu dilakukan untuk membangun infrastruktur pendukung terutama akses logistik yang menghubungkan pelabuhan Kuala Tanjung sebagai chokepoint alternatif China dalam memecahkan problem Malacca Dilemma.
Sedangkan bagi China proyek KCIC adalah “pintu gerbang” program Belt and Road Initiative untuk mengakses Indonesia. Terutama pasca KCIC terbitlah paket investasi China dalam hilirisasi nikel di Morowali, proyek energi (PLTU & PLTA), hingga kawasan industri (Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan).
Jebakan Utang China dan Ancaman Kedaulatan
Sudah barang tentu, proyek infrstruktur Jokowi yang perlu mendapatkan perhatian publik yang berpotensi melibatkan pembiyaan utang China bukan hanya proyek KCIC. Terutama sejumlah proyek yang memiliki nilai geopolitik bagi kepentingan China di Asia Pasifik seperti Kuala Tanjung International Hub Port atau Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung yang berada di Kabupaten Batubara, Sumatra Utara.
Pelabuhan ini tepat berada di sisi barat Selat Malaka. Sebuah selat yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Laut China Selatan yang menopang lebih dari 30% perdagangan laut global.
Pembangunan Kuala Tanjung International Hub Port melibatkan joint venture company (JVC) salah satu perusahaan operator pelabuhan terbesar asal China; Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group, untuk mengembangkan dan mengelola operasional pelabuhan Kuala Tanjung dan Industrial Estate. Yang menurut data Memorandum of Understanding (MoU) dan Term Sheet Kerja Sama akan disiapkan lahan 200 hektare di Kuala Tanjung Industrial Estate bagi investor China yang dijembatani oleh Zhejiang Seaport Group dan rencana layanan kapal langsung (direct call) antara Ningbo-Zhoushan Port, China dan Kuala Tanjung Port, Indonesia.
Artinya, skema ini menjadikan pelabuhan Kuala Tanjung potensial sebagai pelabuhan trans-shipment, hub-logistik alternatif, atau “jalur masuk utama” untuk aliran barang dari Laut China Selatan ke kawasan Samudera Hindia atau sebaliknya. Sehingga pelabuhan Kuala Tanjung adalah solusi China untuk memecah kebuntuan apa yang disebut oleh Hu Jintao dengan istilah “Malacca Dilemma”. Di mana China memiliki kerentanan strategis geopolitik terhadap jalur sempit Selat Malaka karena dikepung oleh kekuatan Barat seperti Sembawang, Singapura yang menjadi permanen base British Defence Singapore Support Unit (BDSSU) dan Port Klang, Malaysia yang bukan hanya berfungsi sebagai pelabuhan tapi juga port calls base kapal perang Amerika Serikat.
Padahal kita tahu, sekitar 70-80% impor energi China (minyak dan LNG) melewati rute Selat Malaka ini. Jika terjadi konflik yang serius antara China dan blok Barat maka Selat ini sangat mudah dblokir sehingga China bisa “tercekik energi” yang bisa membuat pertumbuhan ekonomi dan industrinya merosot.
Maka tak heran jika China melalui China Exim Bank memberikan preferential buyer’s credit setara Rp1,3 triliun untuk pembangunan jalan tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi, sebuah koridor transportasi yang menghubungkan Bandara Kualanamu, Kawasan Industri Sei Mangkei, dan Pelabuhan Kuala Tanjung. Semua itu dilakukan untuk membangun infrastruktur pendukung terutama akses logistik yang menghubungkan pelabuhan Kuala Tanjung sebagai chokepoint alternatif China dalam memecahkan problem Malacca Dilemma.
Lihat Juga :
