Kebijakan Insentif Pajak Menopang Pemulihan Ekonomi

Berbagai regulasi telah diterbitkan terkait dengan pemberian insentif perpajakan di antaranya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/2020 yang telah beberapa kali diganti/diubah terakhir dengan PMK Nomor 110/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus korona, PMK Nomor 28/2020 yang berisi sejumlah insentif pajak terkait dengan barang dan jasa dalam penanganan pandemi Covid-19, PP Nomor 29/2020 tentang fasilitas PPh dalam rangka penanganan Covid-19, serta PP Nomor 30/2020 mengenai penurunan tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka.

Pemberian berbagai insentif tersebut dalam pelaksanaannya selalu dievaluasi mengikuti perkembangan dan menyesuaikan kebutuhan yang sifatnya sangat dinamis. Masukan dari para stakeholder menjadi satu di antara dasar pertimbangan dalam pemberian insentif. Sebagai contoh, PMK Nomor 23/2020 yang ditetapkan pada 21 Maret 2020 telah mengalami beberapa kali revisi, terakhir diubah melalui PMK 110/2020 yang ditetapkan pada 14 Agustus 2020. Beberapa revisi yang dilakukan terkait pemberian insentif di antaranya perluasan jumlah klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang diberikan insentif, perpanjangan jangka waktu pemberian insentif, hingga masa pajak Desember 2020, kenaikan besarnya pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dari semula 30% menjadi 50%, penambahan jenis insentif baru berupa PPh final ditanggung pemerintah atas penghasilan jasa konstruksi tertentu serta penyederhanaan dalam hal penyampaian informasi dan pelaporan pemanfaatan insentif.

Dalam rangka memberikan fasilitas pajak bagi wajib pajak yang telah turut bergotong-royong dalam upaya pemerintah memerangi wabah Covid-19, pemerintah menerbitkan PP Nomor 29/2020 yang berisi jenis kegiatan yang mendapatkan fasilitas PPh. Fasilitas tersebut terdiri atas: (1) Tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri sebesar 30% dari biaya produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga dalam rangka penanganan Covid-19; (2) Sumbangan dalam rangka penanganan Covid-19 dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto; (3) Honor atau imbalan lain dari pemerintah yang diterima oleh tenaga di bidang kesehatan dalam penanganan Covid-19 dikenai PPh dengan tarif 0%; (4) Penghasilan atas penyediaan harta yang digunakan dalam penanganan Covid-19 kepada pemerintah dikenai PPh dengan tarif 0%; (5) Fasilitas berupa pemenuhan persyaratan tertentu untuk memperoleh tarif PPh badan lebih rendah bagi emiten yang melakukan pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa (stock buyback ) dalam rangka mempertahankan stabilitas pasar saham berdasarkan kebijakan pemerintah pusat atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penutup
Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi atau meringankan beban pelaku usaha dan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 menunjukkan kehadiran dan kepedulian pemerintah. Untuk meminimalkan dampak disruptif pandemi Covid-19, diperlukan kerja sama dan support dari masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran virus korona dengan menaati protokol kesehatan dan social distancing.

Dampak disruptif pandemi Covid-19 tidak saja membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, namun juga berdampak atas perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan terutama dalam kehidupan new normal (sambil menunggu ditemukannya vaksin) akan membantu percepatan pemulihan ekonomi secara nasional yang sudah memulai dirasakan.