Sentil Purbaya, Misbakhun DPR: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain
Selasa, 14 Oktober 2025 - 17:01 WIB
loading...
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyentil Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperbaiki komunikasi politik dan membangun tim ekonomi yang solid. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyentil Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperbaiki komunikasi politik dan membangun tim ekonomi yang solid. Salah satu yang disorot ketika Purbaya mengomentari pemotongan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak diserap.
“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun, Selasa (14/10/2025).
Baca juga: Perdana Umumkan APBN KiTa, Purbaya Sebut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp321,6 Triliun
Menurut dia, alokasi anggaran MBG memiliki dimensi politik sendiri. Sehingga, tidak bisa anggaran MBG yang tidak terserap dapat dialihkan begitu saja tanpa dibahas bersama DPR.
“Sama ketika kami melihat tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR, tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN sehingga ruang itu diberikan keleluasaan. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” ungkapnya.
“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun, Selasa (14/10/2025).
Baca juga: Perdana Umumkan APBN KiTa, Purbaya Sebut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp321,6 Triliun
Menurut dia, alokasi anggaran MBG memiliki dimensi politik sendiri. Sehingga, tidak bisa anggaran MBG yang tidak terserap dapat dialihkan begitu saja tanpa dibahas bersama DPR.
“Sama ketika kami melihat tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR, tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN sehingga ruang itu diberikan keleluasaan. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” ungkapnya.
Lihat Juga :
