PSBB Jilid II DKI Jakarta Harus Miliki Target yang Jelas
Minggu, 13 September 2020 - 09:30 WIB
loading...
Penerapan PSBB kembali di Jakarta harus memiliki target, indikator, dan waktu yang jelas. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) . Langkah ini harus memiliki target, indikator, dan waktu yang jelas.
Peneliti The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), M Rifki Fadilah mengatakan, target dalam PSBB jilid II ini harus jelas, misalnya, dalam dua minggu ada penurunan kasus positif hingga 30%. Dengan demikian, efektivitas PSBB dapat diukur.
PSBB jilid II ini, menurutnya, akan memiliki eksternalitas yang negatif bagi perekonomian. Implikasinya, proses pemulihan ekonomi dalam jangka pendek akan terhambat. (Baca juga: Besok PSBB Diperketat, Warga Maksimalkan Olahraga di SUGBK )
"PSBB jilid II tentu membawa konsekuensi yang tidak mudah bagi perekonomian. Terlebih DKI Jakarta menjadi tulang punggu perekonomian Indonesia," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (13/9/2020).
Jika aktivitas terlalu lama dipaksa berhenti tanpa ada kejelasan kapan berakhir, maka kebijakan PSBB ini menjadi kontra produktif terhadap perekonomian. Rifki menjelaskan kebijakan ini akan berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah.
Mereka tidak memiliki pilihan lain selain melakukan aktivitas untuk menyambung hidup, entah itu bekerja maupun berjualan. "Jika terlalu lama PSBB, masyarakat akan jenuh dan malah menjadi tidak, patuh. Hasilnya, PSBB akan memberikan pengaruh yang nihil untuk menurunkan kasus Covid-19," katanya. (Baca juga: Polemik PSBB Perkuat Kesan Jegal Menjegal Pilpres 2024 )
Rifki menerangkan jika PSBB ini gagal mencapai target, pemerintah harus mencari strategi lain untuk meredam penyebaran virus Sars Cov-II. Dia mengusulkan kebijakannya nantinya diganti karantina wilayah secara mikro, khususnya di daerah yang penambahan kasus aktifnya tinggi.
Wilayah lain yang jumlah orang terpapar COVID-19 bisa melakukan adaptasi kebiasaan baru. Kondisi ini dinilai lebih efektif menggerakan kegiatan perekonomian.
"Ini akan menjadi faktor pendorong bagi masyarakat dan pemerintah tingkat kota untuk menurunkan angka kasus aktif di DKI Jakarta. Dengan demikian, kesadaran dan pengendalian diri dari masyarakat juga akan tumbuh untuk mematuhi protokol kesehatan," katanya.
Peneliti The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), M Rifki Fadilah mengatakan, target dalam PSBB jilid II ini harus jelas, misalnya, dalam dua minggu ada penurunan kasus positif hingga 30%. Dengan demikian, efektivitas PSBB dapat diukur.
PSBB jilid II ini, menurutnya, akan memiliki eksternalitas yang negatif bagi perekonomian. Implikasinya, proses pemulihan ekonomi dalam jangka pendek akan terhambat. (Baca juga: Besok PSBB Diperketat, Warga Maksimalkan Olahraga di SUGBK )
"PSBB jilid II tentu membawa konsekuensi yang tidak mudah bagi perekonomian. Terlebih DKI Jakarta menjadi tulang punggu perekonomian Indonesia," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (13/9/2020).
Jika aktivitas terlalu lama dipaksa berhenti tanpa ada kejelasan kapan berakhir, maka kebijakan PSBB ini menjadi kontra produktif terhadap perekonomian. Rifki menjelaskan kebijakan ini akan berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah.
Mereka tidak memiliki pilihan lain selain melakukan aktivitas untuk menyambung hidup, entah itu bekerja maupun berjualan. "Jika terlalu lama PSBB, masyarakat akan jenuh dan malah menjadi tidak, patuh. Hasilnya, PSBB akan memberikan pengaruh yang nihil untuk menurunkan kasus Covid-19," katanya. (Baca juga: Polemik PSBB Perkuat Kesan Jegal Menjegal Pilpres 2024 )
Rifki menerangkan jika PSBB ini gagal mencapai target, pemerintah harus mencari strategi lain untuk meredam penyebaran virus Sars Cov-II. Dia mengusulkan kebijakannya nantinya diganti karantina wilayah secara mikro, khususnya di daerah yang penambahan kasus aktifnya tinggi.
Wilayah lain yang jumlah orang terpapar COVID-19 bisa melakukan adaptasi kebiasaan baru. Kondisi ini dinilai lebih efektif menggerakan kegiatan perekonomian.
"Ini akan menjadi faktor pendorong bagi masyarakat dan pemerintah tingkat kota untuk menurunkan angka kasus aktif di DKI Jakarta. Dengan demikian, kesadaran dan pengendalian diri dari masyarakat juga akan tumbuh untuk mematuhi protokol kesehatan," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
