Politik Pangkat Kehormatan: Konsolidasi Simbolik Presiden Prabowo
Jum'at, 03 Oktober 2025 - 18:47 WIB
loading...
A
A
A
Lebih jauh, beberapa pihak mungkin mempertanyakan aspek legalitas dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Apakah pemberian pangkat kehormatan kepada purnawirawan yang telah lama pensiun benar-benar memiliki dasar hukum yang kuat? Ataukah ini bentuk kelonggaran tafsir hukum yang dimungkinkan oleh kuasa politik presiden?
Penting pula diingat bahwa sejarah militer Indonesia tidak steril dari kontroversi. Sejumlah purnawirawan memiliki rekam jejak yang berkaitan dengan operasi militer di masa lalu yang memunculkan tuduhan pelanggaran HAM.
Bila penghargaan seperti ini diberikan tanpa seleksi yang ketat dan pertimbangan moral yang dalam, negara bisa dinilai sedang melupakan luka sejarah yang belum sepenuhnya sembuh.
Meski begitu, dalam iklim politik pasca-pilpres yang cenderung mengarah pada stabilitas, Prabowo tampaknya ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah pemimpin yang tidak melupakan akar dan loyalitas lamanya. Ia ingin diterima bukan hanya sebagai presiden sipil, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar militer dan bahkan mungkin sebagai representasi tertingginya.
Sebagai publik, kita perlu terus mengawal dan mengkritisi kebijakan yang melibatkan simbol-simbol negara dan militer. Pangkat bukan sekadar seragam dan bintang di pundak; ia adalah simbol tanggung jawab, prestasi, dan integritas. Jangan sampai pangkat kehormatan menjadi alat politik yang membungkus transaksi kekuasaan dalam balutan seremoni patriotik.
Pemberian pangkat kehormatan kepada 11 purnawirawan TNI oleh Presiden Prabowo adalah tindakan politik yang mengandung pesan strategis dan simbolik. Namun apresiasi militer semestinya dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan norma hukum, agar tidak berubah menjadi senjata kekuasaan yang merusak makna dari “kehormatan” itu sendiri.
Alat Politik
Penting pula diingat bahwa sejarah militer Indonesia tidak steril dari kontroversi. Sejumlah purnawirawan memiliki rekam jejak yang berkaitan dengan operasi militer di masa lalu yang memunculkan tuduhan pelanggaran HAM.
Bila penghargaan seperti ini diberikan tanpa seleksi yang ketat dan pertimbangan moral yang dalam, negara bisa dinilai sedang melupakan luka sejarah yang belum sepenuhnya sembuh.
Meski begitu, dalam iklim politik pasca-pilpres yang cenderung mengarah pada stabilitas, Prabowo tampaknya ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah pemimpin yang tidak melupakan akar dan loyalitas lamanya. Ia ingin diterima bukan hanya sebagai presiden sipil, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar militer dan bahkan mungkin sebagai representasi tertingginya.
Sebagai publik, kita perlu terus mengawal dan mengkritisi kebijakan yang melibatkan simbol-simbol negara dan militer. Pangkat bukan sekadar seragam dan bintang di pundak; ia adalah simbol tanggung jawab, prestasi, dan integritas. Jangan sampai pangkat kehormatan menjadi alat politik yang membungkus transaksi kekuasaan dalam balutan seremoni patriotik.
Pemberian pangkat kehormatan kepada 11 purnawirawan TNI oleh Presiden Prabowo adalah tindakan politik yang mengandung pesan strategis dan simbolik. Namun apresiasi militer semestinya dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan norma hukum, agar tidak berubah menjadi senjata kekuasaan yang merusak makna dari “kehormatan” itu sendiri.
(shf)
Lihat Juga :
