Sering Kritik Pemerintah, PKS: Siapa Lagi yang Mau Menegur Presiden?

JAKARTA - Sebagai partai oposisi, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di parlemen selama ini cukup kritis terhadap berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, PKS ingin mengawal dan menjaga Jokowi agar sukses dan amanah, serta adil sebagai Presiden dalam melaksanakan tugas untuk memajukan dan menyejahterakan Indonesia.

"Target kinerja dan hasilnya bagus yang dibangun dan kerjakan, kami akan mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi. Tapi bila sebaliknya, kami selalu mengingatkan dan memberi masukan serta mengkritisi Pak Jokowi dalam mengelola Republik ini agar Indonesia bisa menjadi negara yang maju dan sejahtera," tuturnya, Senin (4/5/2020).

Sebagai oposisi atau berada di luar pemerintahan, kata Dimyati, PKS menjalankan fungsi sebagai penyeimbang, bukan untuk menjatuhkan apalagi mendiskreditkan pemerintah.

"Kami juga bukan 'yes man' atau 'ABS' asal bapak senang, tapi kami mendukung dan menguatkan serta mengapresiasi bila rencana, program, dan aksi Bapak Presiden bagus. Tapi kami juga selalu mengingatkan dan mengkritisi, bahkan menegur bila ada sesuatu yang keliru dan merugikan keuangan negara dan bangsa," katanya.

PKS ingin mengawal agar Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara dalam memimpin negeri ini agar tidak terlibat korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

"Semua yang kami lakukan murni mengawal sebagai oposisi agar bisa melakukan check and balances karena bila kami tidak di luar sebagai oposisi, siapa lagi yang mau menegur dan mengkritisi Presiden yang sedang berkuasa?" katanya.( )

Menurut dia, Indonesia menganut sistem presidensial sehingga kekuasaan presiden sebagai kepala negara sangat kuat.

"Karena sangat powerful dan kuat posisinya, kemungkinan cenderung abuse of power dan misleading dalam kepemimpinannya sangat besar. Jadi kami PKS merasa perlu sebagai penyeimbang penguasa. Kami bila tidak berkuasa, komitmen kami jadi oposisi yang bermartabat untuk rakyat Indonesia," tuturnya.

Dimyati melihat saat ini Indonesia belum maju dan baru mimpi. Dirinya berharap ke depan PKS bisa berkuasa dan membuat Indonesia bisa maju, bukan hanya mimpi.
"Semoga kami diberikan kesempatan untuk memajukan bangsa dan negara ini next, tapi kamipun berharap Indonesia segera maju, walaupun kami di luar," katanya.

Menurut dia, PKS perlu membantu Jokowi sebagai Presiden dari luar pemerintah sebagai oposisi. Sebab, bila NKRI ini rusak dan hancur maka semua akan merugi dan menyesal di kemudian hari, baik yang ada di koalisi pemerintah maupun di oposisi. Dan bila itu terjadi, akan sangat sulit dan lama untuk bisa kembali.

"PKS sebagai oposisi punya kewajiban sangat berat untuk terus mengawal pemerintah yang sedang berkuasa saat ini karena kami berjuang secara mandiri dan gotong- royong kader di seluruh penjuru. Berbeda dengan yang sedang berkuasa yang punya fasilitas dari negara," ungkapnya.

Dimyati mengungkapkan, Ketua Majelis Syura PKS, Habib Salim Segaf Aljufry yang juga sebagai pimpinan persatuan ulama dunia, selalu mendoakan bangsa dan negara ini berkah, termasuk mendoakan para pemimpin- pemimpin negeri.

"Habib rutin melaksanakan pengajian yang dilakukan setiap hari Selasa dengan nama Majelis Selasa di kediamannya, dan juga terus berdakwah ke seluruh penjuru Tanah Air nasional dan internasional," tutur Dimyati.

Begitupun Presiden PKS M Sohibul Iman, kata dia, selalu memberikan masukan tertulis secara terbuka langsung kepada Jokowi bila ada yang dirasakan tidak sesuai dalam melaksanakan pemerintahan ini. Termasuk melalui medsos. Hal ini, menurut Dimyati, dilakukan sebagai bentuk persahabatan dan sumbangsih pemkiran dan solusi untuk bangsa dan negara.

Begitu pula ketua, pimpinan dan anggota Fraksi PKS di DPR melakukan check and balances, komunikasi yang intensif dengan semua fraksi dan semua pihak di parlemen dan para stakeholder serta mebuka jejaring aspirasi masyarakat (jaring asmara), serta menerima publik yang merasa dizalimi dan dirugikan oleh kebijakan penguasa atau perusahaan, termasuk keluhan aparatur/petugas yang merasa tidak dapat keadilan dan kesejahteraan.

"Kami akan menolak usulan-usulan anggaran yang tidak terarah dan bermanfaat berpihak kepada rakyat. Kami pun akan mengawasi secara ketat kinerja pemerintahan dalam pelaksanaannya agar sesuai dengan rencana dan program," katanya.

PKS juga terus mencermati peraturan perundang- undangan. Jangan sampai aturan merugikan agama, bangsa dan negara. "Walaupun kami hanya 50 orang dari 575 anggota DPR, kami tetap bersuara keras dan kritis. Kami murni lillahi ta’ala, tidak ingin mendapatkan sesuatu dari Sang Penguasa, baik harta maupun tahta, dan juga tidak ada sedikitpun mau menjatuhkan atau benci kepada Pak Jokowi sebagai Presiden, malah kami mengawalnya secara konstitusional sampai dengan habis masa jabatannya," ungkapnya.

Dimnyati melanjutkan, PKS juga ingin menjaga tidak ada masalah hukum dan sosial yang dilakukan Presiden di kemudian hari, baik saat sedang menjabat maupun setelah pensiun.

"Kami akan terus memberikan masukan dan kritik baik diminta maupun tidak diminta. Kami akan mendukung dan memperkuat yang sudah bagus dan sesuai, tapi kami juga akan mengkritisi dan mengkoreksi yang tidak sesuai sejalan dengan Undang Undang dan Konstitusi," tutur Dimyati.

Dia berharap negeri ini segera tinggal landas maju dan sejahtera sesuai harapan dan cita-cita para ulama, pejuang, dan syuhada yang berjuang dengan jiwa dan raga melawan dan merebut dari para penjajah dan memerdekakan mendirikan Indonesia.