Indonesia Kembali di Panggung Dunia: Dari Luka Kolonial ke Lumbung Pangan Global

Bayangkan ketika dunia sedang besitegang, Prabowo mengurai kompleksitas itu dihadapan konstituen dunia dengan pidatonya. Ibaratnya dalam teori realisme klasik—dari Hans Morgenthau sampai Kenneth Waltz—politik internasional dilihat sebagai pertarungan kepentingan, kekuasaan, dan stabilitas. Negara bergerak seperti bidak catur: maju mundur sesuai kepentingan nasional, menjaga keseimbangan kekuatan, menghindari kadang menghadapi chaos.

Tapi, Prabowo, menambahkan lapisan lain: Politik nurani. Inilah yang membuat pernyataannya terasa melampaui kerangka realisme. Ia seakan-akan sedang membalik logika Waltzian yang menekankan struktur sistem internasional, dengan menunjukkan bahwa ada hal yang lebih kuat daripada distribusi kekuatan: ingatan kolektif tentang penderitaan.

Di sini Alexander Wendt, hadir yang menegaskan bahwa identitas, norma, dan pengalaman historis membentuk perilaku negara. Bagi Indonesia, solidaritas dengan Palestina bukan sekadar strategi politik luar negeri, tetapi sebuah normative identity yang dibangun sejak era Sukarno. Ketika Prabowo bicara soal mengirim pasukan kemanusiaan, ia tidak sedang menegakkan klaim power projection, melainkan mengartikulasikan identitas bangsa yang menolak ditindas dan menolak melihat penindasan dibiarkan.

Wacana Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia sebagai Kekuatan Diplomasi

Bangsa Di ruangan yang biasanya dipenuhi jargon diplomasi kering, kalimat itu terdengar seperti sesuatu yang lain. Bukan hanya soal pangan, bukan sekadar tentang kapal bantuan yang akan berlayar ke Gaza atau wilayah krisis lain, tapi sebuah pernyataan tentang siapa Indonesia itu—dan siapa kita ingin menjadi.

Indonesia lahir dari sejarah lapar berkepanjangan. Kolonialisme bukan hanya soal perbudakan tenaga dan tanah, tapi juga pengendalian perut. Dari cultuurstelsel yang memaksa petani menanam tebu, kopi, dan nila, hingga paceklik di Jawa Tengah abad ke-19 yang merenggut ribuan nyawa, pengalaman itu membekas dalam ingatan kolektif bangsa. Tak heran jika sejak awal kemerdekaan, Bung Karno sudah mengingatkan: revolusi tak berarti apa-apa jika rakyat masih berebut nasi.

Sejak itu, pangan selalu menjadi urusan politik. Tahun 1985, Soeharto berdiri di markas FAO Roma menerima penghargaan karena Indonesia berhasil swasembada beras. Itu bukan sekadar seremoni internasional, melainkan simbol bahwa negeri yang dulu kelaparan bisa bangkit dengan kepala tegak.

Kini, di era Prabowo, narasi itu diberi nyawa baru. Bedanya, kalau dulu swasembada lebih diarahkan untuk konsumsi domestik, sekarang ia dijadikan basis untuk memainkan peran global! Prabowo menyadari, kedaulatan pangan tidak berhenti pada soal beras cukup di gudang Bulog. Ia harus diproyeksikan ke level dunia, sebagai kekuatan diplomasi. Maka ketika ia berdiri di mimbar PBB dan bicara soal bantuan pangan, itu bukan sekadar janji karitatif. Itu adalah deklarasi: Indonesia ingin hadir sebagai lumbung pangan dunia.

Tentu, ambisi besar butuh fondasi konkret. Dan di dalam negeri, pemerintahannya mulai menata ulang peta kebijakan pangan. Anggaran ketahanan pangan dinaikkan jadi Rp139,4 triliun di 2025. Harga gabah ditetapkan Rp6.500/kg, jagung dinaikkan ke Rp5.500/kg, dengan komitmen Bulog menampung hasil panen. Keputusan penting juga dibuat: menghentikan impor beberapa komoditas utama mulai 2025—beras, jagung pakan, gula, hingga garam— sebagai langkah menuju kemandirian. Target swasembada yang dulu dibayangkan 2029, dipercepat ke 2028, bahkan digenjot agar bisa tercapai 2027.