PPP Terbelah, Ketum Parmusi Usul Muktamar Ulang sebelum Akhir Tahun 2025
Selasa, 30 September 2025 - 18:44 WIB
loading...
Ketua Umum Parmusi Husnan Bey Fananie mengusulkan digelarnya muktamar ulang setelah Muktamar X PPP menghasilkan dua ketua umum. Foto/Binti Mufarida
A
A
A
JAKARTA - Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) memunculkan dualisme kepemimpinan yakni Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto , yang sama-sama mengklaim diri sebagai ketua umum terpilih. Ketua Umum Parmusi Husnan Bey Fananie mengusulkan digelarnya muktamar ulang.
Awalnya, Husnan Bey Fananie menyatakan bahwa satu-satunya jalan menyelesaikan kisruh PPP adalah dengan mengembalikan partai berlambang Ka'bah itu ke semangat fusi politik Islam tahun 1973, yakni penggabungan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Syarikat Islam (SI).
"Pesan penting bahwa Partai Persatuan Pembangunan harus dikembalikan ke khitahnya. Harus dijaga marwahnya, harus diperbaiki apa-apa yang rusak yang ada di dalamnya. Harus menjadi sebuah rumah besar aspirasi umat Islam yang sesungguhnya," tegas Husnan saat konferensi pers di Jakarta Selatan, Selasa (30/9/2025).
Baca Juga: Kericuhan Warnai Muktamar X PPP, Ulama Disarankan Bersuara
Husnan menegaskan, PPP bukanlah barang dagangan yang bisa dibeli atau diperjualbelikan oleh kelompok tertentu. Dia juga mengungkapkan PPP lahir sebagai wadah pemersatu umat Islam dari berbagai latar belakang dan karakter, dan harus tetap menjadi rumah besar perjuangan umat.
"Tidak menjadi barang dagangan, tidak menjadi sesuatu yang harus dibeli dan harus diperjualkan," kata Husnan.
Husnan menilai, konflik internal yang terjadi saat ini menunjukkan krisis identitas dan kepemimpinan di tubuh PPP. Dualisme, perebutan kursi, dan politik transaksional dinilai lebih menonjol daripada semangat kolektivitas dan musyawarah sebagaimana semangat Fusi 1973.
Karena itu, Husnan mengatakan eksponen Fusi 1973 mendesak dilaksanakannya muktamar ulang sebelum akhir tahun 2025 sebagai langkah penyelamatan partai. Muktamar ulang ini diharapkan menjadi momentum rekonsiliasi dan kebangkitan PPP sebagai partai perjuangan umat Islam.
"Menolak adanya Muktamar yang dilakukan secara tidak benar, tidak sesuai dengan AD/ART. Kami akan minta kepada semuanya untuk melakukan muktamar ulang sebelum berakhirnya tahun 2025, kita akan mengadakan muktamar kembali tahun 2025,” kata Husnan.
Husnan juga menyerukan kepada seluruh kader dan simpatisan PPP agar menjadikan muktamar sebagai ajang persatuan, bukan perebutan kepentingan sesaat. "Jangan pilih pemimpin karena kepentingan sesaat. Pilihlah pemimpin dengan nurani yang tulus. Mari bersama kita tegakkan kembali marwah PPP."
Husnan juga menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah untuk mengambil peran sebagai pembina dan penasihat politik, guna membantu menata kembali kehidupan politik Islam di tubuh PPP.
"Pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, selaku kepala negara dan memberikan saran sebagai sebuah solusi terbaik dalam konflik internal partai yang legenda ini," pungkasnya.
Awalnya, Husnan Bey Fananie menyatakan bahwa satu-satunya jalan menyelesaikan kisruh PPP adalah dengan mengembalikan partai berlambang Ka'bah itu ke semangat fusi politik Islam tahun 1973, yakni penggabungan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Syarikat Islam (SI).
"Pesan penting bahwa Partai Persatuan Pembangunan harus dikembalikan ke khitahnya. Harus dijaga marwahnya, harus diperbaiki apa-apa yang rusak yang ada di dalamnya. Harus menjadi sebuah rumah besar aspirasi umat Islam yang sesungguhnya," tegas Husnan saat konferensi pers di Jakarta Selatan, Selasa (30/9/2025).
Baca Juga: Kericuhan Warnai Muktamar X PPP, Ulama Disarankan Bersuara
Husnan menegaskan, PPP bukanlah barang dagangan yang bisa dibeli atau diperjualbelikan oleh kelompok tertentu. Dia juga mengungkapkan PPP lahir sebagai wadah pemersatu umat Islam dari berbagai latar belakang dan karakter, dan harus tetap menjadi rumah besar perjuangan umat.
"Tidak menjadi barang dagangan, tidak menjadi sesuatu yang harus dibeli dan harus diperjualkan," kata Husnan.
Husnan menilai, konflik internal yang terjadi saat ini menunjukkan krisis identitas dan kepemimpinan di tubuh PPP. Dualisme, perebutan kursi, dan politik transaksional dinilai lebih menonjol daripada semangat kolektivitas dan musyawarah sebagaimana semangat Fusi 1973.
Karena itu, Husnan mengatakan eksponen Fusi 1973 mendesak dilaksanakannya muktamar ulang sebelum akhir tahun 2025 sebagai langkah penyelamatan partai. Muktamar ulang ini diharapkan menjadi momentum rekonsiliasi dan kebangkitan PPP sebagai partai perjuangan umat Islam.
"Menolak adanya Muktamar yang dilakukan secara tidak benar, tidak sesuai dengan AD/ART. Kami akan minta kepada semuanya untuk melakukan muktamar ulang sebelum berakhirnya tahun 2025, kita akan mengadakan muktamar kembali tahun 2025,” kata Husnan.
Husnan juga menyerukan kepada seluruh kader dan simpatisan PPP agar menjadikan muktamar sebagai ajang persatuan, bukan perebutan kepentingan sesaat. "Jangan pilih pemimpin karena kepentingan sesaat. Pilihlah pemimpin dengan nurani yang tulus. Mari bersama kita tegakkan kembali marwah PPP."
Husnan juga menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah untuk mengambil peran sebagai pembina dan penasihat politik, guna membantu menata kembali kehidupan politik Islam di tubuh PPP.
"Pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, selaku kepala negara dan memberikan saran sebagai sebuah solusi terbaik dalam konflik internal partai yang legenda ini," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
