Kericuhan Warnai Muktamar X PPP, Ulama Disarankan Bersuara
Senin, 29 September 2025 - 08:36 WIB
loading...
Kericuhan yang mewarnai pembukaan Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu pekan lalu membuat prihatin berbagai kalangan. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kericuhan yang mewarnai pembukaan Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu pekan lalu membuat prihatin berbagai kalangan. Ketua Dewan Pembina Angkatan Muda Ka'bah (AMK) Joko Purwanto mendesak para ulama bersuara mengenai PPP.
Joko mengatakan, ulama dari NU, Perti, Muslimin Indonesia, dan Syarikat Islam mesti bersuara mengenai keberadaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat ini. Joko mengatakan sangat prihatin sekaligus sedih, bahwa partai yang berdirinya diinisiasi para ulama tersebut dalam proses pengambilan keputusan muktamar sangat jauh dari nilai-nilai Islam dan jauh dari kesantunan dan akhlakul karimah.
Joko mengatakan, saat bergabung dengan PPP dirinya melihat sosok politikus PPP yang humble, tawadu, menjunjung adab dalam berpolitik. Itu tercermin dari sikap Hamzah Haz, Suryadharma Ali
Namun, setelah berakhirnya era Suryadharma Ali, semuanya luntur. Pengurus cabang sebagai pemegang hak suara dalam menentukan figur ketua umum berdasarkan berapa besar mahar yang mereka terima, bukan berdasarkan pada kapasitas individu yang bersangkutan. "Ini sudah menyimpang dari prinsip Islam," ujarnya, Minggu (28/9/2025).
Baca Juga: Muktamar PPP Ricuh, Kader Adu Jotos hingga Lempar Kursi
Joko mengatakan, ulama dari NU, Perti, Muslimin Indonesia, dan Syarikat Islam mesti bersuara mengenai keberadaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat ini. Joko mengatakan sangat prihatin sekaligus sedih, bahwa partai yang berdirinya diinisiasi para ulama tersebut dalam proses pengambilan keputusan muktamar sangat jauh dari nilai-nilai Islam dan jauh dari kesantunan dan akhlakul karimah.
Joko mengatakan, saat bergabung dengan PPP dirinya melihat sosok politikus PPP yang humble, tawadu, menjunjung adab dalam berpolitik. Itu tercermin dari sikap Hamzah Haz, Suryadharma Ali
Namun, setelah berakhirnya era Suryadharma Ali, semuanya luntur. Pengurus cabang sebagai pemegang hak suara dalam menentukan figur ketua umum berdasarkan berapa besar mahar yang mereka terima, bukan berdasarkan pada kapasitas individu yang bersangkutan. "Ini sudah menyimpang dari prinsip Islam," ujarnya, Minggu (28/9/2025).
Baca Juga: Muktamar PPP Ricuh, Kader Adu Jotos hingga Lempar Kursi
Lihat Juga :
