Adakah Masa Depan Kemerdekaan untuk Palestina?

Pidato yang telah disampaikan oleh para pemimpin nasional dan oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas menawarkan lebih dari sekadar sikap diplomatik. Dalam pidato onlinenya di PBB dan KTT dua negara, Presiden Abbas memanfaatkan momentum diplomatik ini. Dia menegaskan "langkah-langkah permanen untuk mengakhiri bencana kemanusiaan dan pendudukan," dan memanggil "Deklarasi New York", yang telah didukung sebelumnya.

Dia menuntut gencatan senjata permanen, pembebasan semua sandera dan tahanan, penarikan Israel dari Gaza, dan rekonstruksi melalui konferensi internasional. Yang terpenting, dia menegaskan kembali bahwa Hamas seharusnya tidak memainkan peran dalam pemerintahan masa depan dan harus menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina.

Menurutnya, lebih jauh, negara bersatu di bawah satu otoritas yang sah sangat penting untuk melestarikan jalan yang kredibel menuju kemerdekaan. Pidato Abbas mencerminkan tema berulang dalam diplomasi PBB: persatuan, reformasi, dan legitimasi internasional sebagai prasyarat untuk menjadi negara.

Tetapi kata-katanya juga mengemukakan ketegangan: untuk memuaskan konstituen internal Palestina dan pendukung internasional, ia harus menyeimbangkan tuntutan yang berani dengan jaminan pengekangan dan reformasi. Sementara itu, pidato banyak negara pendukung pada Majelis Umum tersebut mengungkapkan kehendak global tentang momentum diplomatik yang sangat condong ke pro-Palestina.

Misalnya, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan dukungan pada penyelesaian Palestina dengan solusi dua negara. Bahkan, jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina, Indonesia akan mengakui negara Israel, dan juga siap mengerahkan pasukan perdamaian. Singkatnya, pengakuan massal atas kenegaraan Palestina telah menandai pergeseran norma.

Pergeseran ini penting secara simbolis. Karena pengakuan sejumlah negara akan memperkuat klaim Palestina di forum internasional dan menggarisbawahi bagaimana sentimen populer telah bergerak tegas mendukung solusi dua negara. Namun, asa perdamaian yang disuarakan dunia sedang dihadang batu ujian kesangsian: pemerintah Israel, yang didukung oleh Amerika Serikat, terus menolak pengakuan negara Palestina dan memveto kemajuan serius yang terjadi di lapangan.

Pernyataan Israel di PBB dan di ibukota sekutu terus menolak negara Palestina secara langsung. Pemerintah Netanyahu dalam pidato di Majelis tersebut, ditandai walkout banyak negara, bersikeras bahwa setiap langkah semacam itu menghargai terorisme dan membahayakan keamanan Israel.

Meskipun tidak selalu menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB, postur diplomatik pemerintahan Netanyahu tetap menjadi salah satu penolakan tegas. Selain itu, Duta Besar Israel untuk PBB telah mengkritik inisiatif pro-Palestina sebagai merusak negosiasi. Dalam nada yang sama, Presiden AS Donald Trump menggunakan pidato PBB-nya untuk mengkritik gagasan mengakui Palestina, menyebutnya sebagai "memberi penghargaan kepada Hamas" dan mencap PBB sebagai tidak efektif. Dia berpendapat bahwa mengakui Palestina akan mengacaukan prospek perdamaian. Pandangan ini menggarisbawahi pentingnya veto AS yang berkelanjutan di Dewan Keamanan PBB—tanpa persetujuan AS, keanggotaan penuh PBB untuk Palestina tetap diblokir.