Dinilai Lahirkan Caleg Inkompeten dan Money Politics, Sistem Pemilu Perlu Dikoreksi
Jum'at, 26 September 2025 - 06:49 WIB
loading...
Co-Founder Malaka Project, Cania Citta Irlanie dalam Dialog Persatuan Muda Talks bertajuk Muda Kritis dan Bersatu: Merawat Demokrasi di Era Digital, di iNews Tower, Jakarta. Foto/Achmad Al Fiqri
A
A
A
JAKARTA - Sistem pemilu saat ini dinilai masih timbulkan persoalan, baik lahirnya calon legislalatif (caleg) yang inkompeten, maupun money politics. Untuk itu, sistem pemilihan proporsional terbuka yang berlaku saat ini didorong untuk dikoreksi.
Usulan itu dilayangkan Co-Founder Malaka Project, Cania Citta Irlanie dalam Dialog Persatuan Muda Talks bertajuk "Muda Kritis dan Bersatu: Merawat Demokrasi di Era Digital," di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2025).
Baca juga: MK Putuskan Sistem Pemilu Tetap Terbuka, Ferry Kurnia: Memberikan Kejelasan bagi Parpol dan Caleg
Menurutnya, sistem pemilihan popular (popular vote) yang berlaku saat ini, masih menimbulkan praktik money politics. Dengan demikian, ia menilai, pemilu menjadi ajang seberapa besar modal calon pemimpin. Untuk keluar dari masalah ini, Cania menilai perlu adanya perbaikan sistem pemilu.
"Nah sebenarnya untuk keluar dari game ini, kan kita bisa tweak the system sebenarnya, sistem pemilunya itu sendiri. Makanya kalau saya sendiri sekarang lagi men-support juga nih upaya-upaya revisi UU Pemilu," ujar Cania.
"Maksudnya kita coba mengevaluasi sebenarnya sistem pemilu kita ini ada gak sih, ada di crack gitu ya, sehingga kita keluar dari game bisa bayar berapa-berapa kepala gitu loh. Karena sekarang sebenarnya itu aja yang membuat jadi barier kita tuh," tambahnya.
Baca juga: Putusan MK Makin Kokohkan Konstitusionalitas Sistem Pemilu Terbuka
Cania memperkirakan, calon pemimpin yang hendak maju di pemilu tingkat daerah harus menyiapkan modal antara Rp30-50 miliar. Menurutnya, tak semua calon yang berkompeten memiliki modal sebanyak itu.
"Jadi kita bisa perjuangin supaya game pemilunya ini gak membuat kita terjebak di dalam money politics yang sekarang ada ya," ucap Cania.
Cania berkata, keberadaan praktik money politics dan caleg selebriti tak bisa dihindarkan dari sistem pemilihan proporsional terbuka yang berlaku saat ini. Apalagi, kata dia, parpol dituntut harus meraih ambang batas suara minimal 4%.
"Bagaimana caranya partai harus nyampe 4% ambang suara gitu kan, terus dia harus punya calon yang maksudnya kompeten gitu, sedangkan orang gak ada yang tau (calegnya), ya nggak mungkin. Pasti game-nya akan beli celebrity, taruh jadi calon, karena dia udah jelas, jutaan orang tau dia kayak gitu loh," kata Cania.
"Nah kita mesti keluar dari game ini, makanya harus kita pikirkan bagaimana sistem pemilunya dikoreksi nih, gitu, supaya kita keluar dari game ini, sehingga tadi popular vote-nya pun tidak serta-merta akhirnya jadi menjadi siklus inkompetensi tadi, gitu ya," tegasnya.
Usulan itu dilayangkan Co-Founder Malaka Project, Cania Citta Irlanie dalam Dialog Persatuan Muda Talks bertajuk "Muda Kritis dan Bersatu: Merawat Demokrasi di Era Digital," di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2025).
Baca juga: MK Putuskan Sistem Pemilu Tetap Terbuka, Ferry Kurnia: Memberikan Kejelasan bagi Parpol dan Caleg
Menurutnya, sistem pemilihan popular (popular vote) yang berlaku saat ini, masih menimbulkan praktik money politics. Dengan demikian, ia menilai, pemilu menjadi ajang seberapa besar modal calon pemimpin. Untuk keluar dari masalah ini, Cania menilai perlu adanya perbaikan sistem pemilu.
"Nah sebenarnya untuk keluar dari game ini, kan kita bisa tweak the system sebenarnya, sistem pemilunya itu sendiri. Makanya kalau saya sendiri sekarang lagi men-support juga nih upaya-upaya revisi UU Pemilu," ujar Cania.
"Maksudnya kita coba mengevaluasi sebenarnya sistem pemilu kita ini ada gak sih, ada di crack gitu ya, sehingga kita keluar dari game bisa bayar berapa-berapa kepala gitu loh. Karena sekarang sebenarnya itu aja yang membuat jadi barier kita tuh," tambahnya.
Baca juga: Putusan MK Makin Kokohkan Konstitusionalitas Sistem Pemilu Terbuka
Cania memperkirakan, calon pemimpin yang hendak maju di pemilu tingkat daerah harus menyiapkan modal antara Rp30-50 miliar. Menurutnya, tak semua calon yang berkompeten memiliki modal sebanyak itu.
"Jadi kita bisa perjuangin supaya game pemilunya ini gak membuat kita terjebak di dalam money politics yang sekarang ada ya," ucap Cania.
Cania berkata, keberadaan praktik money politics dan caleg selebriti tak bisa dihindarkan dari sistem pemilihan proporsional terbuka yang berlaku saat ini. Apalagi, kata dia, parpol dituntut harus meraih ambang batas suara minimal 4%.
"Bagaimana caranya partai harus nyampe 4% ambang suara gitu kan, terus dia harus punya calon yang maksudnya kompeten gitu, sedangkan orang gak ada yang tau (calegnya), ya nggak mungkin. Pasti game-nya akan beli celebrity, taruh jadi calon, karena dia udah jelas, jutaan orang tau dia kayak gitu loh," kata Cania.
"Nah kita mesti keluar dari game ini, makanya harus kita pikirkan bagaimana sistem pemilunya dikoreksi nih, gitu, supaya kita keluar dari game ini, sehingga tadi popular vote-nya pun tidak serta-merta akhirnya jadi menjadi siklus inkompetensi tadi, gitu ya," tegasnya.
(shf)
Lihat Juga :