Reformasi Polri dan Ketegangan Senyap antara Kapolri dan Presiden
Selasa, 23 September 2025 - 07:14 WIB
loading...
A
A
A
Dampak terhadap Komite Reformasi Polri Bentukan Presiden
Langkah Kapolri ini berpotensi melemahkan legitimasi dan efektivitas Komite Reformasi Polri yang sedang disiapkan oleh Presiden. Jika publik melihat bahwa Polri telah membentuk tim reformasi versi mereka sendiri, maka pembentukan Komite Presiden bisa dianggap tumpang tindih, bahkan reaktif. Ini bukan hanya persoalan administratif, tetapi persoalan simbolik dan strategis: siapa yang lebih dahulu membentuk narasi reformasi, dia yang akan memegang kendali opini publik.
Situasi ini menciptakan ruang abu-abu dan bahkan potensi dualisme otoritas dalam proses reformasi. Presiden bisa kehilangan momentumnya, sementara Polri bisa mengklaim sebagai pihak yang "lebih siap", "lebih proaktif", atau "lebih mandiri".
Ketegangan Senyap Kekuasaan
Dalam politik kekuasaan, simbol siapa yang lebih dahulu bertindak sering kali lebih penting daripada isi kebijakan itu sendiri. Pembentukan Tim Reformasi Polri oleh Kapolri bisa dibaca sebagai bentuk "soft resistance" atau perlawanan senyap terhadap konsolidasi kekuasaan Presiden yang ingin mencengkeram institusi-institusi penegak hukum.
Tindakan ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara Kapolri dan Presiden Prabowo, meskipun tampak harmonis di permukaan, mengandung ketegangan laten. Prabowo adalah Presiden baru dengan gaya kepemimpinan yang dikenal tegas dan terpusat. Ia kemungkinan besar ingin memastikan bahwa semua instrumen negara — termasuk Polri — berada dalam garis komandonya. Maka, manuver Kapolri ini bisa dibaca sebagai langkah defensif: mempertahankan ruang gerak, menjaga kontrol internal, dan menunda penetrasi politik dari luar.
Langkah Kapolri ini berpotensi melemahkan legitimasi dan efektivitas Komite Reformasi Polri yang sedang disiapkan oleh Presiden. Jika publik melihat bahwa Polri telah membentuk tim reformasi versi mereka sendiri, maka pembentukan Komite Presiden bisa dianggap tumpang tindih, bahkan reaktif. Ini bukan hanya persoalan administratif, tetapi persoalan simbolik dan strategis: siapa yang lebih dahulu membentuk narasi reformasi, dia yang akan memegang kendali opini publik.
Situasi ini menciptakan ruang abu-abu dan bahkan potensi dualisme otoritas dalam proses reformasi. Presiden bisa kehilangan momentumnya, sementara Polri bisa mengklaim sebagai pihak yang "lebih siap", "lebih proaktif", atau "lebih mandiri".
Ketegangan Senyap Kekuasaan
Dalam politik kekuasaan, simbol siapa yang lebih dahulu bertindak sering kali lebih penting daripada isi kebijakan itu sendiri. Pembentukan Tim Reformasi Polri oleh Kapolri bisa dibaca sebagai bentuk "soft resistance" atau perlawanan senyap terhadap konsolidasi kekuasaan Presiden yang ingin mencengkeram institusi-institusi penegak hukum.
Tindakan ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara Kapolri dan Presiden Prabowo, meskipun tampak harmonis di permukaan, mengandung ketegangan laten. Prabowo adalah Presiden baru dengan gaya kepemimpinan yang dikenal tegas dan terpusat. Ia kemungkinan besar ingin memastikan bahwa semua instrumen negara — termasuk Polri — berada dalam garis komandonya. Maka, manuver Kapolri ini bisa dibaca sebagai langkah defensif: mempertahankan ruang gerak, menjaga kontrol internal, dan menunda penetrasi politik dari luar.
Lihat Juga :
