KPU Batalkan Aturan Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres
Selasa, 16 September 2025 - 15:12 WIB
loading...
Ketua KPU Mochammad Afifuddin. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) RI secara resmi membatalkan aturan terkait dokumen persyaratan capres-cawapres, termasuk ijazah, yang tak boleh dibuka kepada publik. Keputusan ini diambil setelah menggelar rapat khsusus dalam rangka mencermati dinamika yang berkembang di tengah masyarakat ihwal aturan tersebut.
"Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan KPU," kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam konferensi persnya, Selasa (16/9/2025).
Selanjutnya, kata dia, KPU akan memperlakukan informasi dan data tersebut dengan memedomani aturan-aturan yang sudah ada, sambil kemudian berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait bagaimana jika ada hal-hal yang dianggap perlu untuk dilakukan berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU.
Baca Juga: DPR Kritik KPU Rahasiakan Dokumen Syarat Capres-Cawapres
"Termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan pilpres, baik juga dengan data-data lain yang para pihak juga bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan dan juga ketentuan perundangan yang berlaku," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi II DPR RI mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang membuat aturan terkait dokumen persyaratan capres-cawapres termasuk ijazah, sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik. DPR mempertanyakan kenapa aturan ini baru keluar tahun 2025.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mempertanyakan kenapa keputusan itu baru dikeluarkan tahun 2025 atau setelah seluruh tahapan pemilu sudah selesai. Jika bicara terkait dengan keputusan KPU tertentu, maka idealnya seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan kepemiluan itu diatur berdasarkan UU dan atau setidaknya PKPU.
"Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan KPU," kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam konferensi persnya, Selasa (16/9/2025).
Selanjutnya, kata dia, KPU akan memperlakukan informasi dan data tersebut dengan memedomani aturan-aturan yang sudah ada, sambil kemudian berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait bagaimana jika ada hal-hal yang dianggap perlu untuk dilakukan berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU.
Baca Juga: DPR Kritik KPU Rahasiakan Dokumen Syarat Capres-Cawapres
"Termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan pilpres, baik juga dengan data-data lain yang para pihak juga bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan dan juga ketentuan perundangan yang berlaku," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi II DPR RI mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang membuat aturan terkait dokumen persyaratan capres-cawapres termasuk ijazah, sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik. DPR mempertanyakan kenapa aturan ini baru keluar tahun 2025.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mempertanyakan kenapa keputusan itu baru dikeluarkan tahun 2025 atau setelah seluruh tahapan pemilu sudah selesai. Jika bicara terkait dengan keputusan KPU tertentu, maka idealnya seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan kepemiluan itu diatur berdasarkan UU dan atau setidaknya PKPU.
Lihat Juga :
