DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang Tata Kelola DAS hingga Peringatan Dini Bencana Akibat Banjir Bali
Minggu, 14 September 2025 - 15:09 WIB
loading...
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar Hasan Basri Agus mendesak pemerintah melakukan langkah konstruktif jangka menengah dan panjang setelah banjir menerjang Bali. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar Hasan Basri Agus mendesak pemerintah melakukan langkah konstruktif jangka menengah dan panjang setelah banjir menerjang Bali. Salah satunya meninjau ulang tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS).
“Kita perlu meninjau ulang tata kelola DAS, pengelolaan sampah, tata ruang wilayah, dan sistem peringatan dini bencana," ujar Hasan, Minggu (14/9/2025).
Baca juga: Penanganan Banjir Bali Masuk Tahap Rehabilitasi, Ini Penampakannya
Menurut dia, perubahan iklim membuat cuaca ekstrem semakin sering terjadi. "Karena itu, mitigasi bencana harus menjadi perhatian utama dan bagian dari pembangunan berkelanjutan di Bali," katanya.
Dari catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana banjir di Bali telah menelan korban jiwa sebanyak 18 orang dan mengakibatkan 562 warga mengungsi. Selain itu, teridentifikasi 120 titik banjir dengan 81 titik di antaranya dikategorikan sebagai yang paling parah.
Hasan menyampaikan Fraksi Partai Golkar turut berbelasungkawa kepada keluarga korban. Dia juga menyampaikan solidaritas dan empati untuk para pengungsi yang kehilangan tempat tinggal serta harta bendanya.
Dia mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang langsung meninjau lokasi bencana. Kunjungan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat dan memberikan semangat serta kepastian bagi korban dan relawan di lapangan.
Hasan meminta fase tanggap darurat harus dilakukan dengan secepat dan seoptimal mungkin, salah satunya dengan distribusi bantuan, termasuk kebutuhan pokok, air bersih, obat-obatan, dan tenda pengungsian yang layak harus dipastikan sampai kepada semua penerima tanpa terkecuali.
“Data BNPB menyebutkan 120 titik banjir dengan 81 titik yang parah menunjukkan skala bencana yang luar biasa. Ini membutuhkan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, relawan, serta seluruh elemen masyarakat," ujar Hasan.
"Kita tidak boleh ada yang bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi adalah kunci untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa dan memulihkan kondisi," tambahnya.
“Kita perlu meninjau ulang tata kelola DAS, pengelolaan sampah, tata ruang wilayah, dan sistem peringatan dini bencana," ujar Hasan, Minggu (14/9/2025).
Baca juga: Penanganan Banjir Bali Masuk Tahap Rehabilitasi, Ini Penampakannya
Menurut dia, perubahan iklim membuat cuaca ekstrem semakin sering terjadi. "Karena itu, mitigasi bencana harus menjadi perhatian utama dan bagian dari pembangunan berkelanjutan di Bali," katanya.
Dari catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana banjir di Bali telah menelan korban jiwa sebanyak 18 orang dan mengakibatkan 562 warga mengungsi. Selain itu, teridentifikasi 120 titik banjir dengan 81 titik di antaranya dikategorikan sebagai yang paling parah.
Hasan menyampaikan Fraksi Partai Golkar turut berbelasungkawa kepada keluarga korban. Dia juga menyampaikan solidaritas dan empati untuk para pengungsi yang kehilangan tempat tinggal serta harta bendanya.
Dia mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang langsung meninjau lokasi bencana. Kunjungan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat dan memberikan semangat serta kepastian bagi korban dan relawan di lapangan.
Hasan meminta fase tanggap darurat harus dilakukan dengan secepat dan seoptimal mungkin, salah satunya dengan distribusi bantuan, termasuk kebutuhan pokok, air bersih, obat-obatan, dan tenda pengungsian yang layak harus dipastikan sampai kepada semua penerima tanpa terkecuali.
“Data BNPB menyebutkan 120 titik banjir dengan 81 titik yang parah menunjukkan skala bencana yang luar biasa. Ini membutuhkan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, relawan, serta seluruh elemen masyarakat," ujar Hasan.
"Kita tidak boleh ada yang bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi adalah kunci untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa dan memulihkan kondisi," tambahnya.
(jon)
Lihat Juga :
