Dialog dengan Pimpinan DPR, BEM PTNU Sampaikan Tujuh Isu Kebangsaan
Kamis, 04 September 2025 - 06:15 WIB
loading...
Bendahara Nasional BEM PTNU Se-Nusantara Gangga Listiawan menyerahkan rekomendasi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan DPR menggelar audiensi bersama sejumlah organisasi mahasiswa di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU ) Se-Nusantara menjadi salah satu delegasi yang diundang.
Pertemuan ini menjadi ruang deliberasi publik di mana mahasiswa diberi kesempatan menyampaikan pandangan strategis dan aspirasi berbasis kajian akademik secara langsung kepada pimpinan lembaga legislatif. BEM PTNU Se-Nusantara memandang forum ini sebagai momentum strategis bagi mahasiswa untuk mengartikulasikan tanggung jawab moral dalam mengawal demokrasi substantif.
Melalui riset kolektif dan konsolidasi bersama koordinator wilayah di 11 provinsi yang ada di Indonesia, BEM PTNU Se-Nusantara mengidentifikasi bahwa demokrasi Indonesia masih mengalami defisit substantif. Kemudian, supremasi sipil lemah, parlemen berorientasi elitis, dan regulasi politik serta ekonomi belum sepenuhnya mendukung prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Baca juga: Minta Maaf ke Mahasiswa, Dasco: Tunjangan Perumahan DPR Dihentikan
Kajian tersebut menyoroti krisis legitimasi DPR RI yang muncul akibat praktik elitis, lemahnya akuntabilitas, dan pola distribusi kesejahteraan politik yang timpang. Hal ini menimbulkan paradoks representasi, di mana lembaga perwakilan rakyat justru menjauh dari fungsi idealnya sebagai kanal aspirasi publik.
Bendahara Nasional BEM PTNU Se-Nusantara Gangga Listiawan menegaskan hasil kajian ini tidak sekadar kritik, tetapi juga tawaran konseptual bagi negara dalam merumuskan kebijakan publik. Kajian ini lahir dari penelitian kolektif dan diskursus kritis mahasiswa PTNU di berbagai daerah. ”Kami berharap aspirasi akademik ini dapat menjadi acuan dalam mengembalikan marwah demokrasi Indonesia sebagai sistem politik yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat,” katanya usai pertemuan.
Pertemuan ini menjadi ruang deliberasi publik di mana mahasiswa diberi kesempatan menyampaikan pandangan strategis dan aspirasi berbasis kajian akademik secara langsung kepada pimpinan lembaga legislatif. BEM PTNU Se-Nusantara memandang forum ini sebagai momentum strategis bagi mahasiswa untuk mengartikulasikan tanggung jawab moral dalam mengawal demokrasi substantif.
Melalui riset kolektif dan konsolidasi bersama koordinator wilayah di 11 provinsi yang ada di Indonesia, BEM PTNU Se-Nusantara mengidentifikasi bahwa demokrasi Indonesia masih mengalami defisit substantif. Kemudian, supremasi sipil lemah, parlemen berorientasi elitis, dan regulasi politik serta ekonomi belum sepenuhnya mendukung prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Baca juga: Minta Maaf ke Mahasiswa, Dasco: Tunjangan Perumahan DPR Dihentikan
Kajian tersebut menyoroti krisis legitimasi DPR RI yang muncul akibat praktik elitis, lemahnya akuntabilitas, dan pola distribusi kesejahteraan politik yang timpang. Hal ini menimbulkan paradoks representasi, di mana lembaga perwakilan rakyat justru menjauh dari fungsi idealnya sebagai kanal aspirasi publik.
Bendahara Nasional BEM PTNU Se-Nusantara Gangga Listiawan menegaskan hasil kajian ini tidak sekadar kritik, tetapi juga tawaran konseptual bagi negara dalam merumuskan kebijakan publik. Kajian ini lahir dari penelitian kolektif dan diskursus kritis mahasiswa PTNU di berbagai daerah. ”Kami berharap aspirasi akademik ini dapat menjadi acuan dalam mengembalikan marwah demokrasi Indonesia sebagai sistem politik yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat,” katanya usai pertemuan.
Lihat Juga :
