Dialog dengan Pimpinan DPR, BEM PTNU Sampaikan Tujuh Isu Kebangsaan
Kamis, 04 September 2025 - 06:15 WIB
loading...
A
A
A
Kelima, Kebijakan Pro-Rakyat. Menekankan penyusunan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan rakyat banyak, dengan mengedepankan prinsip keadilan distributif dan keadilan prosedural. Baca juga: MKD Surati Setjen DPR Minta Hentikan Gaji dan Tunjangan Wakil Rakyat Nonaktif
Keenam, Kesejahteraan Profesi Strategis. Meminta pengakuan negara atas kelompok profesi rentan (guru honorer, buruh, hingga pekerja gig economy seperti ojek online) melalui kebijakan upah layak dan sistem perlindungan sosial.
Ketujuh, Reformasi Sistem Perpajakan. Mengusulkan implementasi pajak progresif atas kepemilikan aset besar, properti mewah, saham, dan warisan sebagai instrumen redistribusi ekonomi untuk mengurangi kesenjangan struktural.
Keenam, Kesejahteraan Profesi Strategis. Meminta pengakuan negara atas kelompok profesi rentan (guru honorer, buruh, hingga pekerja gig economy seperti ojek online) melalui kebijakan upah layak dan sistem perlindungan sosial.
Ketujuh, Reformasi Sistem Perpajakan. Mengusulkan implementasi pajak progresif atas kepemilikan aset besar, properti mewah, saham, dan warisan sebagai instrumen redistribusi ekonomi untuk mengurangi kesenjangan struktural.
(poe)
Lihat Juga :
