Soal Kebijakan PSBB, Politikus PDIP Minta Jokowi Harus Jadi Dirigen
Jum'at, 11 September 2020 - 16:12 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen. Foto/SINDOnews/Rakhmatulloh
A
A
A
JAKARTA - Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mulai pada Senin 14 September mendatang menjadi polemik. Banyak yang mendukung kebijakan tersebut, adapula yang menunjukkan ketidaksetujuan dengan PSBB jilid II ini.
Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen berpendapat, PSBB yang berlaku Senin mendatang seharusnya merupakan kebijakan komprehensif. Harus terkoordinasi dengan daerah-daerah sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Bekasi, dan kawasan Tangerang.
"Dengan demikian, kebijakan DKI Jakarta seharusnya terkoordinasi dengan Pemprov Banten dan Jawa Barat. Maka dalam konteks ini, karena DKI Jakarta secara geografis sangat unik, terkait dengan kantor pemerintagan dan sentra ekonomi maka koordinasi agar kebijakan terkoneksi dengan kawasan sekitarnya menjadi sangat penting," tutur politikus PDIP yang biasa disapa Gus Nabil dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/9/2020).(Baca juga: Kabupaten Bekasi Ogah Tiru Kebijakan Jakarta PSBB Total )
Selain itu, kata dia, pemerintah harus memastikan upaya "injak gas dan rem" dalam penanganan pandemi ini dikoordinasi oleh satu komando. Tujuannya agar kebijakan daerah dan pusat bisa saling menguatkan.
Dia menegaskan, pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi harus menjadi dirigen dalam setiap inisiasi yang diupayakan masing-masing unit, baik dari birokrasi maupun warga.
"Sehingga inisiasi yang ada menjadi orkestrasi kebijakan dan program penanganan pandemi yang komprehensif," kata Gus Nabil.(Baca juga: Soal PSBB di DKI, Satgas: Mundur Satu Langkah untuk Melangkah ke Depan )
Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen berpendapat, PSBB yang berlaku Senin mendatang seharusnya merupakan kebijakan komprehensif. Harus terkoordinasi dengan daerah-daerah sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Bekasi, dan kawasan Tangerang.
"Dengan demikian, kebijakan DKI Jakarta seharusnya terkoordinasi dengan Pemprov Banten dan Jawa Barat. Maka dalam konteks ini, karena DKI Jakarta secara geografis sangat unik, terkait dengan kantor pemerintagan dan sentra ekonomi maka koordinasi agar kebijakan terkoneksi dengan kawasan sekitarnya menjadi sangat penting," tutur politikus PDIP yang biasa disapa Gus Nabil dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/9/2020).(Baca juga: Kabupaten Bekasi Ogah Tiru Kebijakan Jakarta PSBB Total )
Selain itu, kata dia, pemerintah harus memastikan upaya "injak gas dan rem" dalam penanganan pandemi ini dikoordinasi oleh satu komando. Tujuannya agar kebijakan daerah dan pusat bisa saling menguatkan.
Dia menegaskan, pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi harus menjadi dirigen dalam setiap inisiasi yang diupayakan masing-masing unit, baik dari birokrasi maupun warga.
"Sehingga inisiasi yang ada menjadi orkestrasi kebijakan dan program penanganan pandemi yang komprehensif," kata Gus Nabil.(Baca juga: Soal PSBB di DKI, Satgas: Mundur Satu Langkah untuk Melangkah ke Depan )
(dam)
Lihat Juga :
