Pakar Hukum: Aksi Anarkistis Massa Akumulasi Kesenjangan Sosial dan Gaya Hidup Pejabat
Senin, 01 September 2025 - 16:52 WIB
loading...
A
A
A
Lebih parah lagi, penegakan hukum yang lemah terhadap korupsi menimbulkan persepsi adanya impunitas bagi elite politik yang memicu turunnya kepercayaan rakyat.
Kemudian, Henry mengusulkan rekomendasi kebijakan untuk mengurai persoalan tersebut. Dalam jangka pendek, dia meminta agar membuka dialog nasional antara pemerintah, DPR, mahasiswa, buruh, tokoh agama dan tokoh masyarakat sipil secara terbuka.
Adapun untuk rekomendasi jangka panjang, dia meminta segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk mempercepat pemulihan kerugian negara akibat korupsi.
Revisi UU ITE agar tidak lagi menjerat kritik rakyat dengan pasal karet. Reformasi sistem Pemilu (Pileg dan Pilkada) agar lebih berbiaya murah, transparan, dan berbasis meritokrasi, sehingga lahir pejabat yang kompeten.
Pendidikan politik dan etika publik sejak dini untuk membangun budaya politik beradab, sehingga aspirasi masyarakat tersalurkan secara sehat tanpa harus menunggu terjadi gejolak sosial
“Saya menegaskan pemerintah harus mengantisipasi demonstrasi dengan kebijakan yang berkeadilan, pendekatan persuasif, dan teladan moral dari para pemimpin,” ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini.
Kemudian, Henry mengusulkan rekomendasi kebijakan untuk mengurai persoalan tersebut. Dalam jangka pendek, dia meminta agar membuka dialog nasional antara pemerintah, DPR, mahasiswa, buruh, tokoh agama dan tokoh masyarakat sipil secara terbuka.
Adapun untuk rekomendasi jangka panjang, dia meminta segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk mempercepat pemulihan kerugian negara akibat korupsi.
Revisi UU ITE agar tidak lagi menjerat kritik rakyat dengan pasal karet. Reformasi sistem Pemilu (Pileg dan Pilkada) agar lebih berbiaya murah, transparan, dan berbasis meritokrasi, sehingga lahir pejabat yang kompeten.
Pendidikan politik dan etika publik sejak dini untuk membangun budaya politik beradab, sehingga aspirasi masyarakat tersalurkan secara sehat tanpa harus menunggu terjadi gejolak sosial
“Saya menegaskan pemerintah harus mengantisipasi demonstrasi dengan kebijakan yang berkeadilan, pendekatan persuasif, dan teladan moral dari para pemimpin,” ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini.
(jon)
Lihat Juga :
