Ledakan Aksi Massa di Penghujung Agustus, dari Ketidakadilan Struktural, Beban Hidup, dan Tragedi Affan

Esensi dari demonstrasi-demonstrasi akhir Agustus 2025 adalah letupan dari kontradiksi sosial yang menumpuk, dari fasilitas elite DPR versus beban rakyat, kenaikan pajak versus PHK massal, tragedi Affan Kurniawan versus lemahnya penegakan hukum. Semua itu menghasilkan amarah kolektif yang terekspresikan dalam aksi massa. Demonstrasi dan bahkan kerusuhan adalah cermin dari lemahnya mekanisme demokrasi formal, di mana rakyat merasa tidak lagi memiliki saluran aspirasi yang sah.

Jika negara tidak segera membenahi ketidakadilan struktural, mempertegas penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan membuka ruang dialog yang sejati, maka siklus aksi massa anarkis akan terus berulang. Sebaliknya, keberanian negara untuk hadir sebagai pelindung rakyat, bukan hanya elite, akan menjadi kunci meredam krisis legitimasi ini. Dengan demikian di balik setiap kerusuhan ada struktur yang gagal, dan di balik setiap kemarahan massa ada tuntutan akan keadilan yang tak kunjung terjawab.

Pada akhirnya, rangkaian demonstrasi di penghujung Agustus 2025 harus dibaca sebagai tanda bahaya bagi demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia. Aksi-aksi itu bukan sekadar luapan emosi sesaat, melainkan refleksi dari krisis yang lebih dalam, yakni ketidaksetaraan yang dibiarkan, hukum yang dipersepsikan timpang, serta saluran aspirasi rakyat yang mandek.

Tragedi Affan Kurniawan menjadi simbol kolektif tentang rapuhnya perlindungan bagi mereka yang berada di lapisan paling rentan masyarakat, sekaligus menyingkap wajah negara yang absen dalam memberikan rasa aman dan keadilan. Ketika elite justru menikmati fasilitas mewah dan berjarak dari penderitaan rakyat, wajar bila politik jalanan menjadi satu-satunya ruang ekspresi yang tersisa.

Namun, ledakan amarah kolektif ini juga menyimpan pesan konstruktif, bahwa rakyat menuntut negara untuk kembali ke fungsinya yang paling hakiki, yakni hadir bagi semua, bukan hanya bagi segelintir elite. Jika pemerintah dan institusi negara berani menanggapi tuntutan dengan keadilan substantif berupa menegakkan hukum tanpa pandang bulu, membenahi kebijakan ekonomi yang menindas, dan membuka dialog yang tulus dengan masyarakat, maka siklus kekerasan dan anarkisme dapat diputus.

Tetapi jika tuntutan ini terus diabaikan, maka krisis legitimasi hanya akan semakin dalam. Sebab, setiap kerusuhan adalah cermin dari struktur sosial yang gagal, dan setiap kemarahan massa adalah jeritan panjang atas keadilan yang ditunda.