Ledakan Aksi Massa di Penghujung Agustus, dari Ketidakadilan Struktural, Beban Hidup, dan Tragedi Affan
Sabtu, 30 Agustus 2025 - 14:50 WIB
loading...
Syaifudin, Dosen FISH UNJ. Foto/Dok Pribadi.
A
A
A
Syaifudin
Dosen FISH UNJ
Aksi massa bukan sekadar ledakan spontan, melainkan hasil akumulasi panjang dari ketidakadilan struktural, ketegangan sosial, dan lemahnya saluran institusional untuk menyalurkan aspirasi. Dalam konteks Indonesia di penghujung Agustus 2025, rangkaian demonstrasi mahasiswa dan masyarakat pada tanggal 25, 28, dan 29 Agustus hingga berlanjut pada hari-hari berikutnya merefleksikan kondisi sosial yang semakin rapuh.
Aksi-aksi ini berangkat dari rasa frustrasi terhadap gaya hidup elite politik, meningkatnya beban ekonomi akibat pajak, tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga peristiwa tragis pelindasan seorang driver ojek online, Affan Kurniawan, yang melibatkan oknum aparat. Kesemuanya membentuk spiral grievance (akumulasi keluhan) yang pada akhirnya meledak dalam bentuk demonstrasi bahkan tindakan anarkis.
Salah satu pemicu kuat ketegangan adalah kontras tajam antara fasilitas anggota DPR dengan kondisi rakyat. Anggota legislatif kerap diberitakan mendapat tunjangan, fasilitas perjalanan dinas, rumah dinas, hingga jaminan kesehatan premium.
Sementara itu, masyarakat dihadapkan pada kenaikan pajak, harga kebutuhan pokok yang melonjak, dan ongkos hidup perkotaan yang kian mencekik. Dalam perspektif teori konflik Marxian, kondisi ini menggambarkan relasi asimetris antara kelas penguasa (ruling class) yang menguasai sumber daya dengan masyarakat pekerja yang semakin terpinggirkan. Ketimpangan tersebut bukan hanya dalam hal ekonomi, melainkan juga akses terhadap keadilan sosial.
Tidak mengherankan bila kabar beberapa anggota DPR justru melakukan perjalanan ke luar negeri pada tanggal 29 Agustus 2025, di tengah situasi panas aksi massa, dianggap sebagai simbol ketidakpekaan politik. Ketidakhadiran mereka pada saat rakyat menuntut kejelasan dan empati dianggap sebagai bentuk political alienation atau jarak antara wakil rakyat dengan realitas yang dihadapi rakyat itu sendiri.
Selain persoalan politik, masyarakat menghadapi beban ekonomi yang kian berat. Kenaikan tarif pajak, harga pangan, dan biaya transportasi publik menambah tekanan terhadap rumah tangga kelas menengah ke bawah. Bersamaan dengan itu, fenomena PHK massal di berbagai sektor industri memperbesar jumlah pengangguran terbuka.
Dosen FISH UNJ
Aksi massa bukan sekadar ledakan spontan, melainkan hasil akumulasi panjang dari ketidakadilan struktural, ketegangan sosial, dan lemahnya saluran institusional untuk menyalurkan aspirasi. Dalam konteks Indonesia di penghujung Agustus 2025, rangkaian demonstrasi mahasiswa dan masyarakat pada tanggal 25, 28, dan 29 Agustus hingga berlanjut pada hari-hari berikutnya merefleksikan kondisi sosial yang semakin rapuh.
Aksi-aksi ini berangkat dari rasa frustrasi terhadap gaya hidup elite politik, meningkatnya beban ekonomi akibat pajak, tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga peristiwa tragis pelindasan seorang driver ojek online, Affan Kurniawan, yang melibatkan oknum aparat. Kesemuanya membentuk spiral grievance (akumulasi keluhan) yang pada akhirnya meledak dalam bentuk demonstrasi bahkan tindakan anarkis.
Salah satu pemicu kuat ketegangan adalah kontras tajam antara fasilitas anggota DPR dengan kondisi rakyat. Anggota legislatif kerap diberitakan mendapat tunjangan, fasilitas perjalanan dinas, rumah dinas, hingga jaminan kesehatan premium.
Sementara itu, masyarakat dihadapkan pada kenaikan pajak, harga kebutuhan pokok yang melonjak, dan ongkos hidup perkotaan yang kian mencekik. Dalam perspektif teori konflik Marxian, kondisi ini menggambarkan relasi asimetris antara kelas penguasa (ruling class) yang menguasai sumber daya dengan masyarakat pekerja yang semakin terpinggirkan. Ketimpangan tersebut bukan hanya dalam hal ekonomi, melainkan juga akses terhadap keadilan sosial.
Tidak mengherankan bila kabar beberapa anggota DPR justru melakukan perjalanan ke luar negeri pada tanggal 29 Agustus 2025, di tengah situasi panas aksi massa, dianggap sebagai simbol ketidakpekaan politik. Ketidakhadiran mereka pada saat rakyat menuntut kejelasan dan empati dianggap sebagai bentuk political alienation atau jarak antara wakil rakyat dengan realitas yang dihadapi rakyat itu sendiri.
Selain persoalan politik, masyarakat menghadapi beban ekonomi yang kian berat. Kenaikan tarif pajak, harga pangan, dan biaya transportasi publik menambah tekanan terhadap rumah tangga kelas menengah ke bawah. Bersamaan dengan itu, fenomena PHK massal di berbagai sektor industri memperbesar jumlah pengangguran terbuka.
Lihat Juga :
