Ledakan Aksi Massa di Penghujung Agustus, dari Ketidakadilan Struktural, Beban Hidup, dan Tragedi Affan

Dalam kerangka teori deprivasi relatif yang dikemukakan Ted Robert Gurr, rasa ketidakpuasan sosial bukan hanya lahir dari kemiskinan absolut, melainkan dari kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Rakyat membandingkan janji-janji politik pemerintah dengan realitas sehari-hari yang kian sulit, sehingga lahirlah kemarahan kolektif.

Fenomena PHK juga memperlihatkan lemahnya jaminan sosial. Bagi banyak keluarga pekerja, kehilangan pekerjaan berarti kehilangan sumber nafkah, akses kesehatan, dan pendidikan anak. Pada titik inilah, ruang protes terbuka lebar, karena aksi massa dianggap sebagai sarana terakhir untuk menegaskan keberadaan dan tuntutan mereka.

Eskalasi Aksi dan Tragedi Affan Kurniawan

Aksi demonstrasi yang semula berlangsung dalam kerangka protes damai berubah menjadi anarkis setelah peristiwa tragis menimpa seorang driver ojek online, Affan Kurniawan. Affan dilaporkan menjadi korban pelindasan kendaraan taktis (rantis) yang melibatkan tujuh oknum Brimob. Publik menilai, tidak adanya ketegasan kepolisian untuk segera menetapkan status tersangka dan memberikan sanksi hukum memperburuk krisis kepercayaan kepada pihak kepolisian.

Hal ini terlihat dengan penempatan khusus (patsus) kepada tujuh oknum Brimob di Divpropam Polri selama 20 hari ke depan sebagai bentuk proses pendalaman kasus. Justru putusan kepolisian ini dianggap oleh masyarakat dan mahasiswa sebagai tindakan melindungi anggotanya. Padahal Presiden Prabowo sudah memberikan pernyataan untuk pihak kepolisian bertindak cepat memberikan hukum tegas untuk para pelaku. Ketiadaan kejelasan hukum inilah justru melahirkan kekosongan norma yang memicu reaksi sosial penuh amarah. Massa merasa bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, sebuah ungkapan klasik yang mencerminkan krisis legitimasi aparat penegak hukum.

Dari sisi sosiologis, kasus Affan memunculkan solidaritas moral. Profesi ojek online identik dengan kelompok pekerja gig economy yang rawan, dan tanpa perlindungan memadai. Ketika salah satu dari mereka menjadi korban dan keadilan tidak segera ditegakkan, wajar bila komunitas ojol dan masyarakat luas merasakan keterhubungan emosional. Amarah kolektif ini kemudian diekspresikan melalui bentrokan dengan aparat kepolisian serta perusakan sarana umum.

Tindakan anarkis seperti perusakan dan pembakaran fasilitas umum, gedung-gedung DRPD, rumah anggota DPR/DPRD, kantor kepolisian hingga bentrokan fisik tidak bisa hanya dipandang sebagai perilaku anarkis semata. Fenomena ini merupakan counter-symbolic violence, yang di mana jawaban rakyat terhadap kekerasan simbolik yang telah lama mereka alami. Kekerasan simbolik ini berbentuk kebijakan yang tidak adil, beban ekonomi yang berat, hingga ketidakjelasan hukum. Rakyat tidak memiliki ruang representasi yang setara dalam sistem formal, sehingga mereka menggunakan jalan radikal hingga anarkis sebagai bahasa politik.

Krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara menjadi semakin nyata. Aparat dipandang gagal netral, sementara DPR dianggap lebih sibuk dengan agenda pribadi daripada mendengarkan aspirasi rakyat. Situasi ini menegaskan tesis Habermas tentang legitimation crisis, yaitu runtuhnya legitimasi institusional ketika negara tidak mampu merespons tuntutan normatif masyarakat.

Demonstrasi Sebagai Ekspresi Politik Rakyat

Demonstrasi pada 25, 28, dan 29 Agustus 2025 bukan sekadar peristiwa insidental, melainkan bagian dari tradisi panjang demokrasi jalanan di Indonesia. Sejak era Reformasi 1998, aksi massa menjadi medium rakyat untuk menekan negara. Namun, yang membedakan konteks kini adalah intensitas kemarahan yang dipicu oleh kombinasi faktor ekonomi, politik, dan moral.

Teori resource mobilization menyatakan bahwa protes akan efektif jika didukung sumber daya seperti jaringan organisasi, media sosial, dan solidaritas lintas kelompok. Kehadiran mahasiswa, buruh, komunitas ojek online hingga dukungan media sosial memperlihatkan bahwa gerakan ini bukanlah milik satu kelas sosial, melainkan koalisi rakyat yang luas.

Namun, risiko dari dinamika ini adalah hilangnya arah gerakan. Ketika emosi kolektif lebih dominan daripada strategi politik, aksi bisa berubah menjadi kerusuhan. Negara kemudian mudah melabeli aksi sebagai tindakan kriminal, dan bukan mendengarkan substansi tuntutan. Pada titik inilah hubungan antara negara dan masyarakat berada dalam ketegangan paling rapuh.