Potong Gaji Pejabat Publik: Belajar dari Muhammadiyah

Prof Dr Bambang Setiaji
Ketua Diktilitbang PP Muhammadiyah

MINGGU lalu kami menulis kenapa kelesuan ekonomi rakyat tidak terbaca? BPS mengeluarkan pertumbuhan 5,2% dan DPR meningkatkan pendapatan melalui berbabagai tunjangan. Pajak pajak dari rakyat terutama PBB di berbagai daerah naik berlipat lipat dan sudah memicu kemarahan sebelumnya di Pati dan berbagai daerah.

Hari hari ini protes ke DPR sangat besar. Tewasnya almarhum Affan Kurniawan menambah sakit rakyat yang sering nasibnya diabaikan dalam berhubungan dengan elite ekonomi, politik, dan aparat. Kepolisian adalah salah satu lembaga yang sering berhadapan dengan rakyat di fihak elite ekonomi dan politik.

Untuk menghadapi kemarahan rakyat ini sebaiknya presiden mengumumkan keberfihakan dan empati kepada rakyat. Salah satunya dengan mengumumkan pemotongan gaji. Menjadi pejabat publik adalah masa pengabdian bukan masa mencari kekayaan.

Praktik Baik Pemotongan Gaji
Ada praktik baik para pelayan publik di negara ini, sebutkan Muhammadiyah yang disebut di berbagai media salah satu lembaga paling kaya. Seluruh pejabat Muhammadiyah tidak digaji.

Saat menjadi dosen atau dokter, pemimpin rumah sakit atau perguruan tinggi di Muhammadiyah mereka digaji, akan tetapi saat terpilih memipin organisasi, mereka tidak digaji lagi. Dengan demikian menjadi pejabat hendaknya disetting untuk benar benar mengabdi kepada umat, masyarakat, bangsa, dan negara.

Data berikut praktik baik pemotongan gaji sebagai bentuk empati kepada kesulitan ekonomi rakyat. 1. Selandia Baru (2020) PM dan menteri potong gaji 20% (solidaritas pandemi). 2. Singapura (2020) presiden, menteri, anggota parlemen potong 1–3 bulan gaji (pandemi). 3. India (2020) Anggota parlemen dan menteri potong 30% (pandemi).