Pemerintah Tak Siap dan DPR Mangkir, Sidang Gugatan PSN di MK Diundur

Selasa, 19 Agustus 2025 - 19:12 WIB
loading...
A A A
Meski ditunda hari, Suhartoyo meminta agar pemerintah sudah siap memberikan keterangan untuk sidang selanjutnya. Sementara untuk DPR pihaknya akan melakukan panggil ulang agar perwakilan bisa hadir di persidangan.

"Itu ya Pak Elen Setiadi (selaku perwakilan pemerintah dari Kemenko Perekonomian) supaya nanti jangan minta penundaan lagi, karena ini jauh-jauh juga ada yang hadir nanti. Kemudian DPR akan kami panggil kembali untuk memberikan Keterangan dalam perkara yang sama," katanya.

Mendengar bahwa sidang ditunda, salah salah satu kuasa hukum pemohon, Edy Kurniawan pun merasa kecewa dengan sikap pemerintah dan DPR yang belum siap atas gugatan ini. Sebab para pemohon telah datang jauh-jauh dari berbagai daerah hanya untuk mengikuti persidangan ini.

Karena sidang ditunda, Edy sempat meminta majelis hakim agar bisa mendengarkan keterangan pemohon atas masalah yang ditimbulkan dari PSN. Namun, ketua MK tak mengindahkan permintaan tersebut karena jadwal persidangan hari ini bukan beragendakan keterangan pemohon.

"Izin Yang Mulia. Terus terang kami sangat kecewa. Belum ada jawaban dari pemerintah dan DPR, tapi kami mohon izin sebelum ditutup, kebetulan warga jauh-jauh dari Merauke, Rempang, dan dari luar Jakarta, kami izin agar warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan suatu hal secara singkat di hadapan Yang Mulia," kata Edy Kurniawan.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Putusan MK Baru Langkah...
Putusan MK Baru Langkah Awal, IAW Dorong Restitusi Historis Kuota Internet Hangus
Pakar Hukum: Penetapan...
Pakar Hukum: Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa Asal Ada 2 Alat Bukti
Wakili 11,7 Juta Suara...
Wakili 11,7 Juta Suara Rakyat, GKSR Minta Parpol Non-Parlemen Dilibatkan Bahas Revisi UU Pemilu
UPN Veteran Jakarta...
UPN Veteran Jakarta Hormati Proses Judicial Review Dosen di MK
12 Akademisi Serahkan...
12 Akademisi Serahkan Dokumen Amicus Curiae ke MK, Sebut Bank Tanah Solusi Kebuntuan Agraria
Usai Putusan MK, Irman...
Usai Putusan MK, Irman Gusman: Saatnya Akhiri Debat Prosedural, Fokus pada Kualitas Demokrasi Daerah
Ketua HMI Merauke: PSN...
Ketua HMI Merauke: PSN Harus Tingkatkan Pendidikan dan Kesejahteraan Orang Asli Papua
Tokoh Masyarakat Merauke:...
Tokoh Masyarakat Merauke: PSN Wanam Harus Jamin Masa Depan Pendidikan Anak
Minta Libatkan Masyarakat...
Minta Libatkan Masyarakat Adat, MPSI: PSN Wanam Harus Jamin Pendidikan Anak Papua
Rekomendasi
Lepas dari Pertamina,...
Lepas dari Pertamina, Pelita Air Bakal Gabung di Bawah Garuda Indonesia
Ekonomi Restoratif Digagas...
Ekonomi Restoratif Digagas Jadi Jembatan Pembangunan Hijau Berkelanjutan
FMIPA UNEJ Tanam 750...
FMIPA UNEJ Tanam 750 Bibit Terumbu Karang, Ekosistem Laut Banyuwangi Mulai Pulih
Berita Terkini
Robikin Emhas: Marwah...
Robikin Emhas: Marwah NU Tercabik-cabik Hanya karena Konflik Elite PBNU
Polemik Londo Ireng,...
Polemik Londo Ireng, IJTI Minta Presiden Hindari Diksi yang Bisa Beri Label Negatif bagi Profesi Jurnalis
Febrie Adriansyah Tak...
Febrie Adriansyah Tak Pakai Rompi Tahanan, Eks Penyidik KPK: Persepsi Publik Ada Keistimewaan Tidak Bisa Dicegah
Apresiasi Pelaksanaan...
Apresiasi Pelaksanaan PTT BSPS di Bandung, Mendagri: Tender Rakyat Perkuat Transparansi
Mantan Ketua MK Sebut...
Mantan Ketua MK Sebut Kondisi Indonesia Suram: Hukum Sangat Tajam ke Bawah, tapi Tumpul ke Atas
Dugaan Keterkaitan Eks...
Dugaan Keterkaitan Eks Jampidsus dengan Sejumlah Kasus Korupsi Disorot
Infografis
7 Alasan Dunia Tak Menghukum...
7 Alasan Dunia Tak Menghukum Trump dan Netanyahu meski AS-Israel Bom Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved