Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Puan Soal Pancasila, Pengamat: Semua Pihak Harus Intropeksi Diri
loading...
Pernyataan Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP Puan Maharani tentang Pancasila dan Sumatera Barat (Sumbar), tengah menjadi polemik publik. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP Puan Maharani tentang Pancasila dan Sumatera Barat (Sumbar) tengah menjadi polemik. Alih-alih mendiskreditkan satu kelompok tertentu, Direktur Populi Center, Usep S Akhyar menilai, pernyataan Puan sebagai sebuah otokritik yang harus disikapi dengan lapang dada.
(Baca juga: Ahmad Basarah: Alam Pikir dan Spiritualitas Puan Maharani Nasionalisme Religius)
Usep mengatakan, yang menjadi objek otokritik Puan adalah meningkatnya isu-isu identitas yang membelah masyarakat di momen hajatan politik seperti Pilpres maupun Pilkada. Menurutnya, politik identitas telah terbukti melahirkan polarisasi yang tajam di masyarakat.
"Yang juga harus dilihat adalah pernyataan Puan itu adalah sebuah kritik untuk kita semua bahwa meningkatnya tren politik identitas itu benar adanya. Jadi kritik ini harusnya bisa menjadi perbaikan," kata Usep, Kamis (10/9/2020).
(Baca juga: Bamusi Sebut Pernyataan Puan Bentuk Pengakuan dan Kontribusi Sumbar bagi NKRI)
Sebagai kritik, Usep menilai, pernyataan Puan tentu disampaikan berdasarkan fakta dan data. Namun, Usep menggarisbawahi bahwa komunikasi Puan tersebut disampaikan di waktu yang tidak tepat.
"Itu kan kritik ya. Puan juga bicara bukan tanpa dasar. Tapi memang komunikasinya yang kurang tepat. Iya ada tokoh seperti Hatta, Agus Salim dan M Yamin, tapi itu dulu. Bahwa bicara kondisi hari ini, pernyataan Puan mungkin ada benarnya," ucap Usep.
Karenanya, Usep mendorong agar semua pihak bisa saling mengintropeksi diri dari persitiwa ini dan menyelesaikan seluruh persoalan dengan mengedepankan dialog. "Masing-masing pihak sebenarnya bisa melakukan perbaikan dari situ. Sementara Puan dari sisi komunikasi harus diperbaiki," tuturnya.
"Kalau di sana dibilang kurang pancasilais, mungkin ada kegagalan pemimpin dalam membumikan Pancasila di daerah-daerah dan akarnya bisa jadi ketimpangan. Itu yang juga harus diperbaiki oleh pemimpin. Jadi ini kritik untuk kita semua baik pemimpin di daerah maupun pemimpin di pusat," sambungnya.
(Baca juga: Ahmad Basarah: Alam Pikir dan Spiritualitas Puan Maharani Nasionalisme Religius)
Usep mengatakan, yang menjadi objek otokritik Puan adalah meningkatnya isu-isu identitas yang membelah masyarakat di momen hajatan politik seperti Pilpres maupun Pilkada. Menurutnya, politik identitas telah terbukti melahirkan polarisasi yang tajam di masyarakat.
"Yang juga harus dilihat adalah pernyataan Puan itu adalah sebuah kritik untuk kita semua bahwa meningkatnya tren politik identitas itu benar adanya. Jadi kritik ini harusnya bisa menjadi perbaikan," kata Usep, Kamis (10/9/2020).
(Baca juga: Bamusi Sebut Pernyataan Puan Bentuk Pengakuan dan Kontribusi Sumbar bagi NKRI)
Sebagai kritik, Usep menilai, pernyataan Puan tentu disampaikan berdasarkan fakta dan data. Namun, Usep menggarisbawahi bahwa komunikasi Puan tersebut disampaikan di waktu yang tidak tepat.
"Itu kan kritik ya. Puan juga bicara bukan tanpa dasar. Tapi memang komunikasinya yang kurang tepat. Iya ada tokoh seperti Hatta, Agus Salim dan M Yamin, tapi itu dulu. Bahwa bicara kondisi hari ini, pernyataan Puan mungkin ada benarnya," ucap Usep.
Karenanya, Usep mendorong agar semua pihak bisa saling mengintropeksi diri dari persitiwa ini dan menyelesaikan seluruh persoalan dengan mengedepankan dialog. "Masing-masing pihak sebenarnya bisa melakukan perbaikan dari situ. Sementara Puan dari sisi komunikasi harus diperbaiki," tuturnya.
"Kalau di sana dibilang kurang pancasilais, mungkin ada kegagalan pemimpin dalam membumikan Pancasila di daerah-daerah dan akarnya bisa jadi ketimpangan. Itu yang juga harus diperbaiki oleh pemimpin. Jadi ini kritik untuk kita semua baik pemimpin di daerah maupun pemimpin di pusat," sambungnya.
(maf)
Explore More