Ketua Komisi X DPR Tak Setuju Games Roblox Diblokir Pemerintah Gegara Dianggap Berbahaya

Rabu, 06 Agustus 2025 - 18:23 WIB
loading...
Ketua Komisi X DPR Tak...
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian tak setuju adanya pertimbangan memblokir permainan Roblox. Diketahui, pertimbangan ini muncul setelah games tersebut dianggap mengandung unsur kekerasan. Foto: Ist
A A A
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian tak setuju adanya pertimbangan memblokir permainan Roblox . Diketahui, pertimbangan ini muncul setelah games tersebut dianggap mengandung unsur kekerasan.

"Kalau saya nggak setuju games ini diblokir, karena sebenarnya ini adalah platform. Platform itu bisa positif, bisa negatif. Dan platform ini bisa untuk orang menggunakan games atau bahkan membuat games," ujar Hetifah di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Baca juga: Predator Anak Berkeliaran di Game, Roblox Luncurkan Fitur Keamanan

Hetifah cerita bahwa cucunya juga bermain games Roblox. Dia melihat Roblox justru bisa menjadi media untuk orang tua berinteraksi dengan anaknya, misal mengasah kreativitasnya.

"Jadi yang penting adalah bagaimana cara kita mengawasi mereka menggunakan ini. Dan setahu saya Roblox juga memiliki filter bagi games-games yang tampak mengandung musuhnya kekerasan atau games yang dirasa tidak tepat bagi anak-anak, itu sebenarnya bisa juga kita cegah," ungkapnya.

Di sinilah justru peran pemerintah untuk membantu orang tua bagaimana memberikan literasi digital kepada anak-anaknya. Tak hanya itu, harus juga diperkuat fungsi pengawasan orang tua.

Menyikapi itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, yang menjadi fokus perhatian pemerintah bukanlah terletak pada gamesnya melainkan dampak yang ditimbulkan.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Komisi IX DPR Cecar...
Komisi IX DPR Cecar BGN usai Pamer Dapat WTP dari BPK: Jangan-jangan Dibikin-bikin
BGN Nunggak ke Pihak...
BGN Nunggak ke Pihak Ketiga Rp1,6 Triliun pada 2025, Ada untuk EO hingga Jasa Konsultan
DPR Targetkan RUU Perampasan...
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung Dibahas dan Disahkan Tahun Ini
Komisi III DPR: Penyerahan...
Komisi III DPR: Penyerahan Kasus Mantan Jampidsus ke Kejagung Cegah Gesekan Antarinstitusi
Febrie Adriansyah Mundur...
Febrie Adriansyah Mundur dari Jampidsus, Komisi III DPR Segera Bentuk Timwas
Tolak Perang Tarif Pajak,...
Tolak Perang Tarif Pajak, IKPI Usulkan Ini saat RDPU dengan DPR
SMSI Bali Desak Aturan...
SMSI Bali Desak Aturan Ketat untuk Calon 'Dubai Baru' Indonesia
BULOG dan Komisi IV...
BULOG dan Komisi IV DPR Perkuat Sinergi Dukung Kesejahteraan Petani di Klaten
Tak Hanya Hukum Oknum...
Tak Hanya Hukum Oknum Polisi, Selly DPR Minta Usut Tuntas Penganiayaan Perempuan Cirebon
Rekomendasi
Tugas Berat PM Inggris...
Tugas Berat PM Inggris Baru, Memutuskan Apa yang Terjadi jika Ada Perang Nuklir
Soal Investor PFII Bebas...
Soal Investor PFII Bebas Pajak hingga 50 Tahun, Purbaya: Masih Belum Tentu
APDOVI Perkuat Kapasitas...
APDOVI Perkuat Kapasitas Dosen Vokasi untuk Cetak Lulusan Berkualitas
Berita Terkini
Kasus Febrie Adriansyah...
Kasus Febrie Adriansyah Diminta Diusut Tuntas, Publik Diminta Mengawal
Penampakan Bupati Lombok...
Penampakan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Tiba di KPK usai Terjaring OTT
Dosen UGM Kena Doxing...
Dosen UGM Kena Doxing usai Komentari Mutasi ASN Kementerian PU, Dody Hanggodo Bersumpah Tak Tahu
Menhut Raja Juli Irit...
Menhut Raja Juli Irit Bicara saat Dicecar Wartawan soal KPK, Hanya Ucapkan Terima Kasih
Mendagri Prihatin Kepala...
Mendagri Prihatin Kepala Daerah Kena OTT Lagi, Padahal Sudah Retret-Pembekalan
Raih Doktor di Unair,...
Raih Doktor di Unair, Pangi Chaniago Tawarkan Model Baru Jelaskan Split Ticket Voting di Indonesia
Infografis
Pemerintah dan DPR Setujui...
Pemerintah dan DPR Setujui Bahas Revisi Undang-undang Desa
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved