Membangun Ketahanan Pangan melalui Regulasi yang Kuat

Ketika Indonesia bergerak menuju kedaulatan pangan, Indonesia harus menyadari bahwa hukum adalah sekutu terkuatnya. Kerangka hukum yang koheren, inklusif, dan dapat ditegakkan, didukung oleh kemauan politik dan integritas kelembagaan adalah landasan keberhasilan sistem pangan. Mulai dari Perpres hingga peraturan daerah, etiap instrumen hukum harus mengarah pada tujuan utama: keadilan bagi petani, keterjangkauan bagi konsumen, dan kedaulatan bagi bangsa.

Ketahanan pangan tidak dapat berdiri sendiri, ketahanan pangan harus terikat pada sistem akuntabilitas hukum. Pengalaman Indonesia menunjukkan bagaimana kelimpahan pangan masih dapat menyebabkan krisis ketika mekanisme hukum dan regulasi tidak memadai.

Bahkan ketika panen melimpah, masalah fluktuasi harga, akses terhadap pupuk, dan manipulasi pasar dapat mengganggu stabilitas sistem pangan. Dalam hal ini, hukum memainkan peran penting tidak hanya sebagai alat regulasi tetapi juga sebagai kekuatan stabilisasi yang menegakkan keadilan. Respons hukum saat ini, seperti Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025, mencerminkan kebutuhan mendesak ini.

Keputusan pemerintah untuk menyalurkan pupuk bersubsidi langsung melalui kelompok tani (Gapoktan) merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan efisiensi distribusi secara signifikan. Namun, kerangka hukum ini harus disertai dengan dukungan kelembagaan yang kuat. Banyak Gapoktan masih kekurangan kapasitas administratif dan logistik untuk mengelola distribusi tersebut dalam skala besar.

Reformasi hukum harus mencakup ketentuan untuk bantuan teknis, pelatihan, dan perangkat digital untuk memantau dan memverifikasi pengiriman pupuk. Tanpa hal ini, kebijakan yang baik dapat terhambat pelaksanaannya.

Penetapan harga beli minimal gabah sebesar Rp 6.500 per kg mencerminkan niat pemerintah untuk menunjang pendapatan petani. Namun, kebijakan harga harus dipahami sebagai bagian dari sistem hukum-ekonomi yang lebih besar. Jika tidak dipantau dengan baik, harga dasar dapat mengakibatkan pasar terdistorsi atau hanya menguntungkan produsen skala besar. Oleh karena itu, struktur hukum harus memberikan perlindungan yang mencegah praktik monopoli dan memastikan bahwa petani kecil dapat mengakses mekanisme penetapan harga yang adil dan akses langsung ke pasar.

Undang-undang pangan Indonesia juga harus mempertimbangkan perubahan iklim. Kekeringan, banjir, dan perubahan pola cuaca mengancam keandalan tanaman dan penghidupan petani. Perundang-undangan harus berkembang untuk memasukkan langkah-langkah ketahanan iklim ke dalam sistem produksi pangan.

Misalnya, insentif untuk penggunaan benih yang tahan iklim, perlindungan hukum untuk praktik pertanian berkelanjutan, dan pendanaan untuk infrastruktur ramah lingkungan harus dikodifikasi. Mekanisme asuransi bencana dan kompensasi kerugian panen juga memerlukan landasan hukum yang lebih kuat.

Reformasi hukum juga harus mempertimbangkan pentingnya diversifikasi pangan. Ketergantungan Indonesia yang besar pada beras sebagai bahan pokok membuat sistem pangan rentan terhadap lonjakan harga dan guncangan pasokan. Undang-undang yang mendorong produksi dan konsumsi pangan alternatif lokal seperti singkong, sorgum, dan sagu harus dipromosikan secara aktif.