Penulisan Sejarah Nasional dan Integrasi Bangsa
Kamis, 10 Juli 2025 - 06:59 WIB
loading...
A
A
A
Baca Juga: Fadli Zon Keukeuh Teruskan Proyek Penulisan Ulang Sejarah: Kita Uji Publik
Bagaimana dengan penulisan sejarah di Indonesia? Indonesia selepas kemerdekaan berusaha melakukan penulisan ulang sejarah, dengan tujuan untuk menamkan rasa nasionalisme. Selama ini sejarah Hindia Belanda lebih banyak ditulis oleh para peneliti sejarah Eropa yang memosisikan Nusantara sebagai tanah jajahan.
Pada Desember 1957, Kementerian Pendidikan melaksanakan Kongres Sejarah pertama, bertempat di Yogyakarta, dengan tujuan untuk merancang sejarah nasional yang resmi. Di era Orde Baru, pemerintah memiliki kepentingan yang besar terhadap penulisan sejarah. Presiden Soeharto yang mendapatkan kekuasaan pada tahun 1967, lewat cara yang tidak normal, bukan lewat proses demokrasi pemilu, mencari legitimasi politik lewat penulisan sejarah.
Jenderal Tituler Nugroho Notususanto memiliki peran yang besar dalam penulisan sejarah di masa Orde Baru , yang memunculkan peran militer dan revolusi kemerdekan, dan peran militer dalam berbagai peristiwa penting menyelamatkan negara dari berbagai ancaman perpecahan.
Di era pemerintahan Prabowo, muncul gagasan dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang ingin melakukan penulisan ulang sejarah nasional, dengan melibatkan 100 sejarawan yang diketuai oleh sejarawan senior Prof Susanto Zuhdi .
Alasan penulisan ulang sejarah menurut Menteri Kebudayaan Fadli Zon adalah untuk menghasilkan buku yang merupakan sejarah resmi, official history, dengan orentasi kepada kepentingan nasional, untuk meningkatan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, menguatkan identitas nasional dalam menghadapi tantangan globalisai yang relevan dengan generasi muda.
Penulisan ulang sejarah diperhadapkan kepada tuntutan publik yang meminta keadilan sejarah atas berbagai kasus pelanggaran HAM pada masa lalu. Banyak cerita kelam dalam sejarah bangsa yang belum diungkap, misalnya konflik vertikal dan horizontal yang terjadi dari era Presiden Soekarno sampai era Presiden Jokowi.
Bagaimana dengan penulisan sejarah di Indonesia? Indonesia selepas kemerdekaan berusaha melakukan penulisan ulang sejarah, dengan tujuan untuk menamkan rasa nasionalisme. Selama ini sejarah Hindia Belanda lebih banyak ditulis oleh para peneliti sejarah Eropa yang memosisikan Nusantara sebagai tanah jajahan.
Pada Desember 1957, Kementerian Pendidikan melaksanakan Kongres Sejarah pertama, bertempat di Yogyakarta, dengan tujuan untuk merancang sejarah nasional yang resmi. Di era Orde Baru, pemerintah memiliki kepentingan yang besar terhadap penulisan sejarah. Presiden Soeharto yang mendapatkan kekuasaan pada tahun 1967, lewat cara yang tidak normal, bukan lewat proses demokrasi pemilu, mencari legitimasi politik lewat penulisan sejarah.
Jenderal Tituler Nugroho Notususanto memiliki peran yang besar dalam penulisan sejarah di masa Orde Baru , yang memunculkan peran militer dan revolusi kemerdekan, dan peran militer dalam berbagai peristiwa penting menyelamatkan negara dari berbagai ancaman perpecahan.
Di era pemerintahan Prabowo, muncul gagasan dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang ingin melakukan penulisan ulang sejarah nasional, dengan melibatkan 100 sejarawan yang diketuai oleh sejarawan senior Prof Susanto Zuhdi .
Alasan penulisan ulang sejarah menurut Menteri Kebudayaan Fadli Zon adalah untuk menghasilkan buku yang merupakan sejarah resmi, official history, dengan orentasi kepada kepentingan nasional, untuk meningkatan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, menguatkan identitas nasional dalam menghadapi tantangan globalisai yang relevan dengan generasi muda.
Penulisan ulang sejarah diperhadapkan kepada tuntutan publik yang meminta keadilan sejarah atas berbagai kasus pelanggaran HAM pada masa lalu. Banyak cerita kelam dalam sejarah bangsa yang belum diungkap, misalnya konflik vertikal dan horizontal yang terjadi dari era Presiden Soekarno sampai era Presiden Jokowi.
Lihat Juga :
