Observo Center Prihatin Program Makan Bergizi Gratis Dicemari Oknum Internal
Rabu, 09 Juli 2025 - 13:50 WIB
loading...
Direktur Eksekutif Observo Center Muhammad Arwani Deni prihatin atas dugaan perbuatan oknum internal Badan Gizi Nasional (BGN) yang merusak semangat program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Observo Center Muhammad Arwani Deni prihatin atas dugaan perbuatan oknum internal Badan Gizi Nasional (BGN) yang merusak semangat program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) . Oknum tersebut melakukan praktik manipulatif dan merugikan negara serta masyarakat.
“Program MBG ini adalah terobosan Presiden Prabowo yang sangat mulia, menyentuh langsung kebutuhan dasar anak-anak Indonesia. Namun, masih saja ada oknum yang justru mencemari program ini dari dalam,” ujar Arwani, Rabu (9/7/2025).
Baca juga: Prabowo Minta Wadah Makan Bergizi Gratis Bikinan Lokal
Berdasarkan laporan lapangan yang diterima Observo Center, oknum ini diduga menghambat proses verifikasi pendirian dapur-dapur umum MBG yang telah siap beroperasi di berbagai provinsi, mulai dari Lampung hingga seluruh wilayah Sulawesi dan Maluku.
“Dapur-dapur umum yang sudah siap dan memenuhi syarat justru dipaksa menunggu tiga bulan dengan alasan slot verifikasi penuh. Padahal, belum ada dapur yang betul-betul beroperasi di wilayah tersebut. Ini bukan keterlambatan administratif biasa, tapi sabotase program prioritas nasional,” katanya.
“Program MBG ini adalah terobosan Presiden Prabowo yang sangat mulia, menyentuh langsung kebutuhan dasar anak-anak Indonesia. Namun, masih saja ada oknum yang justru mencemari program ini dari dalam,” ujar Arwani, Rabu (9/7/2025).
Baca juga: Prabowo Minta Wadah Makan Bergizi Gratis Bikinan Lokal
Berdasarkan laporan lapangan yang diterima Observo Center, oknum ini diduga menghambat proses verifikasi pendirian dapur-dapur umum MBG yang telah siap beroperasi di berbagai provinsi, mulai dari Lampung hingga seluruh wilayah Sulawesi dan Maluku.
“Dapur-dapur umum yang sudah siap dan memenuhi syarat justru dipaksa menunggu tiga bulan dengan alasan slot verifikasi penuh. Padahal, belum ada dapur yang betul-betul beroperasi di wilayah tersebut. Ini bukan keterlambatan administratif biasa, tapi sabotase program prioritas nasional,” katanya.
Lihat Juga :
