Wamenag Minta Masjid Tak Hanya Jadi Tempat Ibadah Tapi Juga Pusat Pembinaan Umat

JAKARTA - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo R Muhammad Syafi’I mengungkapkan, masjid harus menjadi pusat pembinaan umat yang holistik, bukan hanya sebagai tempat ibadah ritual. Tetapi sebagai episentrum transformasi sosial, pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan.

Hal itu disampaikan Wamenag saat membuka kegiatan Sarasehan Kemasjidan dan Lokakarya Nasional Badan Kesejahteraan Masjid (Saraloka BKM) di Jakarta pada , Senin, 7 Juli 2025 malam.

Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian Peaceful Muharam yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag).

Baca juga: Wamenag: Masjid Fondasi Peradaban dan Pembinaan Umat

“Sejak masa Rasulullah hingga Khilafah Utsmaniyah, masjid adalah tempat pendidikan, pelayanan sosial, musyawarah, bahkan basis logistik perjuangan. Itu modal sosial yang sudah final,” tegasnya, Selasa (8/7/2025).

Wamenag mencontohkan Madinah sebagai model kota bercahaya (al-Munawwarah), karena mampu menyelaraskan keragaman suku, budaya, dan agama dalam satu sistem nilai ketuhanan. “Masjid adalah fondasi perubahan itu,” lanjutnya.

Wamenag juga mengajak seluruh pengelola masjid untuk menjawab kebutuhan umat secara nyata. “Kalau kita ingin generasi muda betah di masjid, siapkan kebutuhannya. Ada masjid yang punya klinik, perpustakaan, layanan zakat, bahkan beasiswa pendidikan. Itu baru menjawab zaman,” ujarnya.

Baca juga: Profil dan Riwayat Pendidikan Wamenag Romo Muhammad Syafii

Wamenag mengkritik reduksi fungsi masjid yang hanya dipakai untuk kegiatan ibadah tanpa keberlanjutan. “Kita tak bisa sekadar retorika membina keluarga sakinah, tapi tidak menghadirkan program konkret. Coba lihat, berapa masjid yang menjadi pusat ekonomi umat? Berapa yang punya program pembinaan anak-anak?” katanya.

Wamenag juga mengusulkan agar dana-dana keagamaan seperti zakat, infak, dan wakaf dikelola secara produktif oleh masjid melalui skema yang akuntabel. “Bayangkan jika dana wakaf umat kita kelola dengan baik. Seperti Al-Azhar di Mesir, wakafnya bahkan bisa menalangi APBN negaranya. Kita harus menuju ke sana,” jelasnya.

Wamenag juga menekankan pentingnya menyusun sistem kebijakan lintas sektor agar pengelolaan masjid mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. “Saya sedang mendorong agar kepala daerah dapat memberikan hibah keagamaan lintas agama secara adil dan setara. Kita ingin kegiatan keagamaan apapun didukung negara, sesuai konstitusi,” ungkapnya.

Sebagai akademisi dan peneliti, Wamenag mengaku sedang menyusun buku strategis tentang peran sosial masjid berbasis wakaf dan zakat. “Saya pelajari dari Al-Azhar hingga Turki. Di sana masjid jadi pusat demokrasi warga, masjid menjadi pusat pemberdayaan umat yang terstruktur. Ini bukan utopia, ini bisa kita wujudkan asal berani dan sistematis,” tandasnya.



Wamenag menambahkan, kekuatan NKRI hari ini juga ditopang oleh kontribusi masjid. “Resolusi jihad, pembinaan pemuda, bahkan pendidikan nasional, semua lahir dari ruang-ruang masjid. Maka sekarang saatnya kita berani transformasi. Jangan sampai masjid hidup dalam nostalgia, tapi mati dalam kontribusi,” tutupnya.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat mengatakan, kegiatan Saraloka BKM digelar 7 hingga 9 Juli 2025, dan diikuti 300 peserta dari berbagai daerah.

Peserta terdiri dari 100 orang perwakilan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, 102 orang perwakilan BKM Provinsi, serta 98 praktisi dan mitra strategis bidang kemasjidan. Ratusan peserta dari BKM kecamatan dan desa turut mengikuti kegiatan ini secara daring dari seluruh Indonesia.

Arsad mengungkapkan, masjid tidak boleh berjalan sendiri. Diperlukan sinergi multipihak dalam bentuk kolaborasi pentahelix, yaitu pemerintah, ormas, akademisi, pelaku usaha, dan media, untuk menjawab isu-isu sosial umat yang kompleks seperti perceraian, kemiskinan, dan pinjaman daring ilegal.

“Masjid harus menjadi bagian dari solusi. Maka kita tidak bisa lagi bekerja sektoral. Kita butuh integrasi data, sinergi kelembagaan, dan agenda bersama,” tegas Arsad.

Arsad menyebut, saat ini terdapat 695.244 masjid dan musala yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Masjid (SIMAS). Selain itu, terdapat 28.138 lembaga BKM yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Menurut Arsad, jumlah ini menjadi potensi besar untuk menggerakkan pembangunan berbasis komunitas.

Arsad mengungkapkan, hasil Saraloka perlu dituangkan dalam panduan program yang dapat diimplementasikan oleh BKM daerah sepanjang 2025. “Kita ingin hasilnya konkret, aplikatif, dan relevan. Bukan hanya sebagai dokumen, tapi sebagai acuan kerja yang berdampak,” jelasnya.

Arsad menyebut masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi simpul pembinaan sosial, budaya, dan keluarga. “Masjid yang berdaya akan menghasilkan umat yang kuat secara spiritual dan mandiri secara sosial,” ucapnya.

Tampak hadir Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, yang mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono Abdul Ghafur; Ketua BP4 Pusat, Zahrotun Nihayah; dan perwakilan dari BP4, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, hingga BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan itu juga menjadi ajang penandatanganan nota kesepahaman strategis antarlembaga.