Yusril: Indonesia Tak Pernah Terima Nota Diplomatik dari Brasil Soal Kematian Juliana Marins
Jum'at, 04 Juli 2025 - 16:06 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan belum menerima nota diplomatik dari Brasil terkait kematian Juliana Marins di Gunung Rinjani. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan telah berkoordinasi dengan Menko Polkam Budi Gunawan, dan Menlu Sugiono terkait kematian Warga Negara (WN) Brasil, Juliana Marins di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB), 26 Juni 2025.
Menurut Yusril, Pemerintah Indonesia memastikan belum pernah menerima surat atau nota diplomatik apa pun dari Pemerintah Brasil yang mempertanyakan insiden kematian Juliana Marins.
"Yang bersuara lantang atas insiden kematian Juliana Marins ini adalah Pembela HAM dari The Federal Public Defender's Office of Brazil (FPDO), sebuah lembaga independen negara seperti Komnas HAM di sini, yang menangani advokasi atas laporan kasus-kasus pelanggaran HAM di Brasil,” kata Yusril saat konferensi pers di Kantor Kemenko Kumham Imipas Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (4/7/2025).
Baca juga: Agam Rinjani Ungkap Kondisi Tragis Jenazah Juliana Marins: Kepala Retak, Kaki Patah
Yusril menambahkan pemerintah menyimak dengan seksama berbagai statemen yang dikemukakan lembaga tersebut, termasuk ancaman mereka untuk membawa insiden kematian ini ke ranah hukum internasional. Bahkan disebut-sebut akan menuntut Pemerintah ke Inter American Commission on Human Rights.
Namun, Yusril menekankan Pemerintah RI bukanlah pihak dalam konvensi maupun anggota dari komisi tersebut.
Baca juga: Hasil Autopsi Ungkap Juliana Marins Meninggal 20 Menit setelah Jatuh di Gunung Rinjani
"Setiap upaya untuk membawa negara kita ke sebuah forum internasional apapun, bahkan termasuk lembaga peradilan seperti International Court of Justice (ICJ) ataupun International Criminal Court (ICC) di Den Haag tidak mungkin dapat dilakukan tanpa kita menjadi pihak dalam konvensi atau statutanya, dan kita setuju lebih dahulu untuk membawa sebuah kasus ke badan itu. Itu adalah prinsip dalam hukum dan tata krama internasional," tegasnya.
Menurut Yusril, Pemerintah Indonesia memastikan belum pernah menerima surat atau nota diplomatik apa pun dari Pemerintah Brasil yang mempertanyakan insiden kematian Juliana Marins.
"Yang bersuara lantang atas insiden kematian Juliana Marins ini adalah Pembela HAM dari The Federal Public Defender's Office of Brazil (FPDO), sebuah lembaga independen negara seperti Komnas HAM di sini, yang menangani advokasi atas laporan kasus-kasus pelanggaran HAM di Brasil,” kata Yusril saat konferensi pers di Kantor Kemenko Kumham Imipas Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (4/7/2025).
Baca juga: Agam Rinjani Ungkap Kondisi Tragis Jenazah Juliana Marins: Kepala Retak, Kaki Patah
Yusril menambahkan pemerintah menyimak dengan seksama berbagai statemen yang dikemukakan lembaga tersebut, termasuk ancaman mereka untuk membawa insiden kematian ini ke ranah hukum internasional. Bahkan disebut-sebut akan menuntut Pemerintah ke Inter American Commission on Human Rights.
Namun, Yusril menekankan Pemerintah RI bukanlah pihak dalam konvensi maupun anggota dari komisi tersebut.
Baca juga: Hasil Autopsi Ungkap Juliana Marins Meninggal 20 Menit setelah Jatuh di Gunung Rinjani
"Setiap upaya untuk membawa negara kita ke sebuah forum internasional apapun, bahkan termasuk lembaga peradilan seperti International Court of Justice (ICJ) ataupun International Criminal Court (ICC) di Den Haag tidak mungkin dapat dilakukan tanpa kita menjadi pihak dalam konvensi atau statutanya, dan kita setuju lebih dahulu untuk membawa sebuah kasus ke badan itu. Itu adalah prinsip dalam hukum dan tata krama internasional," tegasnya.
(cip)
Lihat Juga :
