Anggota Komisi VI DPR Tekankan Pentingnya Kepemimpinan Adaptif dalam Pelayanan Publik

Senin, 23 Juni 2025 - 19:42 WIB
loading...
Anggota Komisi VI DPR...
Anggota Komisi VI DPR Ahmad Labib menyebut pentingnya peningkatan kapasitas kepala daerah yang adaptif terhadap perubahan. Foto/istimewa
A A A
BEKASI - Anggota Komisi VI DPR Ahmad Labib menyebut pentingnya peningkatan kapasitas kepala daerah yang adaptif terhadap perubahan. Sebab dinamika global, tekanan fiskal, dan ekspektasi publik tidak bisa dijawab dengan pola lama.

Hal itu dikatakan Labib dalam Program School of Political Leadership for Local Leaders yang diselenggarakan Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia bersama Rumah Perubahan di Rumah Perubahan, Bekasi, pada 19–20 Juni 2025.

Mengusung tema “Menjawab Krisis Tata Kelola Pemerintahan: Membangun Kepemimpinan Daerah yang Adaptif, Transparan, Akuntabel dan Berorientasi Hasil”, kegiatan ini menjadi ruang belajar bersama bagi para kepala daerah dan perangkatnya dalam memperkuat fondasi kepemimpinan yang responsif terhadap perubahan dan berbasis integritas.

Baca juga: Ini Aturan yang Tak Boleh Dilakukan Para Kepala Daerah selama Retret di IPDN

“Kepala daerah hari ini harus jadi pemimpin yang terus belajar. Dinamika global, tekanan fiskal, dan ekspektasi publik tidak bisa dijawab dengan pola lama. Kapasitas adaptif, baik dalam berpikir maupun dalam mengambil keputusan adalah kunci bagi keberhasilan pemerintahan lokal,” ujarnya, Senin (23/6/2025).

Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang menekankan pentingnya transformasi kepemimpinan untuk menjawab tantangan era digital dan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi. “Kita perlu waspada terhadap fenomena buzzer yang justru merusak ruang demokrasi. Pemerintah daerah harus hadir bukan hanya sebagai pelayan publik, tapi juga penjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal,”ungkapnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Imigrasi Nonaktifkan...
Imigrasi Nonaktifkan Pejabat yang Diperiksa KPK, Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Mendagri Berikan Penghargaan...
Mendagri Berikan Penghargaan Satyalancana kepada 7 Tokoh Atas Inovasi Sektor Maritim
11 Kepala Daerah Terjaring...
11 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Wamendagri: Ini Alarm Keras Ya!
Kemendagri Dorong Pemda...
Kemendagri Dorong Pemda Lebih Inovatif Tangani Inflasi, Kemiskinan, dan Pengangguran
Menko Yusril Beberkan...
Menko Yusril Beberkan Delapan Arahan Pelayanan Publik yang Bersih
Mengukur Kunci Sukses...
Mengukur Kunci Sukses Daerah, RGSS Resmi Hadir
Perjalanan Komuter Capai...
Perjalanan Komuter Capai 1,5 Juta per Hari, Kelembagaan Transportasi Perlu Diintegrasikan
Rekomendasi
Kecerdasan Buatan Sedang...
Kecerdasan Buatan Sedang Mengubah Lanskap Keamanan Siber
Tegang Sejak Pagi! 32...
Tegang Sejak Pagi! 32 Tim Terbaik Liga Bintang Juara Bersaing Menuju Jakarta
Perumda Dharma Jaya...
Perumda Dharma Jaya Edukasi Ketahanan Pangan ke Siswa SMPN 51 Jakarta
Berita Terkini
Pengamat Kebijakan Publik...
Pengamat Kebijakan Publik Apresiasi Arah Baru BGN, Transparansi dan Refocusing MBG
Waka BGN Sony Sonjaya...
Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung Bakal Periksa Pekan Depan
Penampakan Andri Mulyono...
Penampakan Andri Mulyono Pakai Rompi Tahanan usai Jadi Tersangka Baru Pengadaan Motor Listrik BGN
Kejagung: Tersangka...
Kejagung: Tersangka Andri Mulyono Mark up Pengadaan Motor Listrik BGN
Tepis Isu Menguntungkan...
Tepis Isu Menguntungkan Kapolri, Pakar: UU Polri Baru Berpihak pada Kepentingan Publik
Refly Harun Pertanyakan...
Refly Harun Pertanyakan Nasib Kasus Roy Suryo Cs: Sudah 30 Kali Wajib Lapor, Kasus Belum Jelas
Infografis
Apa Itu Dilema Malaka?...
Apa Itu Dilema Malaka? Strategi AS Cekik Minyak China, Berpotensi Seret Indonesia dalam Konflik
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved