Anggota Komisi VI DPR Tekankan Pentingnya Kepemimpinan Adaptif dalam Pelayanan Publik

Senin, 23 Juni 2025 - 19:42 WIB
loading...
Anggota Komisi VI DPR...
Anggota Komisi VI DPR Ahmad Labib menyebut pentingnya peningkatan kapasitas kepala daerah yang adaptif terhadap perubahan. Foto/istimewa
A A A
BEKASI - Anggota Komisi VI DPR Ahmad Labib menyebut pentingnya peningkatan kapasitas kepala daerah yang adaptif terhadap perubahan. Sebab dinamika global, tekanan fiskal, dan ekspektasi publik tidak bisa dijawab dengan pola lama.

Hal itu dikatakan Labib dalam Program School of Political Leadership for Local Leaders yang diselenggarakan Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia bersama Rumah Perubahan di Rumah Perubahan, Bekasi, pada 19–20 Juni 2025.

Mengusung tema “Menjawab Krisis Tata Kelola Pemerintahan: Membangun Kepemimpinan Daerah yang Adaptif, Transparan, Akuntabel dan Berorientasi Hasil”, kegiatan ini menjadi ruang belajar bersama bagi para kepala daerah dan perangkatnya dalam memperkuat fondasi kepemimpinan yang responsif terhadap perubahan dan berbasis integritas.

Baca juga: Ini Aturan yang Tak Boleh Dilakukan Para Kepala Daerah selama Retret di IPDN

“Kepala daerah hari ini harus jadi pemimpin yang terus belajar. Dinamika global, tekanan fiskal, dan ekspektasi publik tidak bisa dijawab dengan pola lama. Kapasitas adaptif, baik dalam berpikir maupun dalam mengambil keputusan adalah kunci bagi keberhasilan pemerintahan lokal,” ujarnya, Senin (23/6/2025).

Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang menekankan pentingnya transformasi kepemimpinan untuk menjawab tantangan era digital dan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi. “Kita perlu waspada terhadap fenomena buzzer yang justru merusak ruang demokrasi. Pemerintah daerah harus hadir bukan hanya sebagai pelayan publik, tapi juga penjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal,”ungkapnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
KPK Telusuri Aliran...
KPK Telusuri Aliran Dana terkait Kasus Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Imigrasi Nonaktifkan...
Imigrasi Nonaktifkan Pejabat yang Diperiksa KPK, Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Mendagri Berikan Penghargaan...
Mendagri Berikan Penghargaan Satyalancana kepada 7 Tokoh Atas Inovasi Sektor Maritim
11 Kepala Daerah Terjaring...
11 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Wamendagri: Ini Alarm Keras Ya!
KAI Jadi Benchmark Layanan...
KAI Jadi Benchmark Layanan Publik Indonesia, Dinilai Mampu Bersaing secara Global
Menko Yusril Beberkan...
Menko Yusril Beberkan Delapan Arahan Pelayanan Publik yang Bersih
Mengukur Kunci Sukses...
Mengukur Kunci Sukses Daerah, RGSS Resmi Hadir
Rekomendasi
Resmi Melantai, IPO...
Resmi Melantai, IPO SpaceX Cetak Sejarah dan Jadikan Elon Musk Triliuner Dunia Pertama
Revolusi AI di Layar...
Revolusi AI di Layar Kaca: TV Premium LG 2026 Mengerti Logat Indonesia
Jalan Terjal Iran di...
Jalan Terjal Iran di Piala Dunia 2026: Visa Ditolak dan dalam Kepungan Senjata
Berita Terkini
KPK Telusuri Aliran...
KPK Telusuri Aliran Dana terkait Kasus Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan
KPK Sita Dokumen Pengadaan...
KPK Sita Dokumen Pengadaan saat Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Muara Enim
Pengamat: Kenaikan Harga...
Pengamat: Kenaikan Harga Pertamax Minim Timbulkan Risiko Gejolak Sosial
Kejagung Ungkap Siasat...
Kejagung Ungkap Siasat Curang Pengadaan Motor Listrik BGN
Dukung Blokir Konten...
Dukung Blokir Konten LGBT di Medsos, DPR: Jika Dibiarkan Menormalisasi Perilaku Menyimpang
Islam: Agama yang Paling...
Islam: Agama yang Paling Disalahpahami
Infografis
Apa Itu Dilema Malaka?...
Apa Itu Dilema Malaka? Strategi AS Cekik Minyak China, Berpotensi Seret Indonesia dalam Konflik
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved