Penangguhan Penahanan Paulus Tannos Ditolak Pengadilan Singapura, Menkum Berharap Bisa Segera Lakukan Ekstradisi
Selasa, 17 Juni 2025 - 08:56 WIB
loading...
A
A
A
Sebagai tindak lanjut, pada 18 Maret 2025, Minister For Law Singapura mengeluarkan notifikasi kepada Magistrate (pengadilan tinggi di Singapura) sebagai respon permohonan estradisi dari Pemerintah Indonesia. "Kami mendapat informasi bahwa pelaksanaan committal hearing terhadap ekstradisi PT pada 23-25 Juni 2025," jelasnya.
Untuk diketahui, upaya ekstradisi PT ini adalah kasus pertama setelah pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi bersama pemerintah Singapura.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyatakan permohonan penangguhan penahanan buronan kasus e-KTP Paulus Tannos (PT) ditolak pengadilan Singapura. Paulus Tannos pun tetap ditahan.
"KPK menyambut positif putusan pengadilan Singapura yang telah menolak permohonan penangguhan DPO PT," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Selasa (17/6/2025).
Selanjutnya, Paulus Tannos tetap dijadwalkan menjalani sidang pendahuluan pada 23 hingga 25 Juni 2025. "KPK berharap proses ekstradisi DPO PT berjalan lancar, dan menjadi preseden baik kerja sama kedua pihak, Indonesia-Singapura, dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.
Untuk diketahui, upaya ekstradisi PT ini adalah kasus pertama setelah pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi bersama pemerintah Singapura.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyatakan permohonan penangguhan penahanan buronan kasus e-KTP Paulus Tannos (PT) ditolak pengadilan Singapura. Paulus Tannos pun tetap ditahan.
"KPK menyambut positif putusan pengadilan Singapura yang telah menolak permohonan penangguhan DPO PT," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Selasa (17/6/2025).
Selanjutnya, Paulus Tannos tetap dijadwalkan menjalani sidang pendahuluan pada 23 hingga 25 Juni 2025. "KPK berharap proses ekstradisi DPO PT berjalan lancar, dan menjadi preseden baik kerja sama kedua pihak, Indonesia-Singapura, dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.
Lihat Juga :