Intelligent Transport System untuk BRT, Mengubah Teknologi Jadi Sistem Layanan Publik
Senin, 09 Juni 2025 - 07:10 WIB
loading...
A
A
A
Oleh karena itu, kejelasan pemilik aset, penanggung jawab data, serta mekanisme koordinasi antarlembaga mutlak dibutuhkan. Semua harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama (PKS), bukan hanya dicatat dalam dokumen tender.
Dari sisi keberlanjutan, pemerintah juga harus belajar dari pengalaman negara lain. Banyak ITS di India, Filipina, dan Afrika Selatan yang berhenti berfungsi setelah proyek donor berakhir. Karena itu, biaya operasional dan pemeliharaan (O&M) ITS harus sudah masuk dalam dokumen perencanaan daerah—RKPD, Renstra, bahkan APBD.
Di sinilah peran pemerintah pusat dalam merancang skema insentif dan pendanaan jangka panjang.
Tak kalah strategis adalah penyusunan standarisasi teknis nasional yang mendukung pengembangan industri lokal. Standar ini harus memastikan bahwa ITS dapat dikembangkan oleh mitra dalam negeri, tanpa ketergantungan pada satu vendor atau sistem proprietary.
Open standard dan interoperabilitas adalah prinsip dasar yang telah diterapkan oleh negara seperti Singapura, melalui Transport Standards Committee mereka. Indonesia dapat belajar langsung, bahkan membangun kemitraan teknis lintas negara untuk mempercepat adopsi praktik baik.
"Jika semua ini terwujud, maka ITS tidak akan berhenti sebagai sistem perangkat keras dan lunak. Ia akan menjadi sistem layanan publik, sebuah teknologi yang tak kasat mata, tapi terasa nyata bagi pengguna. Penumpang merasakan layanan yang teratur," sebut Muhammad Lutfi Bakrie.
Pemerintah dapat mengatur subsidi dengan lebih tepat. Operator mendapat data untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang terpenting: kota dapat mengelola transportasi publik dengan biaya yang lebih rendah dan hasil yang lebih tinggi.
ITS bukan proyek teknologi. Ia adalah bagian dari strategi membangun kota yang lebih adil dan efisien. Maka, pengembangannya tidak bisa diserahkan pada vendor semata. Harus ada visi kebijakan, kepemimpinan kelembagaan, dan kerangka sistemik yang mengubah teknologi menjadi manfaat nyata.
"Masyarakat Transportasi Indonesia percaya, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun sistem ITS yang tidak hanya canggih, tapi juga berdaulat, hemat subsidi, dan berpihak pada layanan publik. Yang kita butuhkan bukan lebih banyak alat, tetapi lebih banyak arah," tegasnya.
Dari sisi keberlanjutan, pemerintah juga harus belajar dari pengalaman negara lain. Banyak ITS di India, Filipina, dan Afrika Selatan yang berhenti berfungsi setelah proyek donor berakhir. Karena itu, biaya operasional dan pemeliharaan (O&M) ITS harus sudah masuk dalam dokumen perencanaan daerah—RKPD, Renstra, bahkan APBD.
Di sinilah peran pemerintah pusat dalam merancang skema insentif dan pendanaan jangka panjang.
Tak kalah strategis adalah penyusunan standarisasi teknis nasional yang mendukung pengembangan industri lokal. Standar ini harus memastikan bahwa ITS dapat dikembangkan oleh mitra dalam negeri, tanpa ketergantungan pada satu vendor atau sistem proprietary.
Open standard dan interoperabilitas adalah prinsip dasar yang telah diterapkan oleh negara seperti Singapura, melalui Transport Standards Committee mereka. Indonesia dapat belajar langsung, bahkan membangun kemitraan teknis lintas negara untuk mempercepat adopsi praktik baik.
"Jika semua ini terwujud, maka ITS tidak akan berhenti sebagai sistem perangkat keras dan lunak. Ia akan menjadi sistem layanan publik, sebuah teknologi yang tak kasat mata, tapi terasa nyata bagi pengguna. Penumpang merasakan layanan yang teratur," sebut Muhammad Lutfi Bakrie.
Pemerintah dapat mengatur subsidi dengan lebih tepat. Operator mendapat data untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang terpenting: kota dapat mengelola transportasi publik dengan biaya yang lebih rendah dan hasil yang lebih tinggi.
ITS bukan proyek teknologi. Ia adalah bagian dari strategi membangun kota yang lebih adil dan efisien. Maka, pengembangannya tidak bisa diserahkan pada vendor semata. Harus ada visi kebijakan, kepemimpinan kelembagaan, dan kerangka sistemik yang mengubah teknologi menjadi manfaat nyata.
"Masyarakat Transportasi Indonesia percaya, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun sistem ITS yang tidak hanya canggih, tapi juga berdaulat, hemat subsidi, dan berpihak pada layanan publik. Yang kita butuhkan bukan lebih banyak alat, tetapi lebih banyak arah," tegasnya.
(shf)
Lihat Juga :
