Intelligent Transport System untuk BRT, Mengubah Teknologi Jadi Sistem Layanan Publik

Satu kesalahan yang sering berulang adalah pembangunan ITS yang tidak mengikuti tahapan pengembangan BRT. Perangkat hadir ketika layanan sudah berjalan.

Padahal, jika ITS seperti sistem pelacakan bus atau perangkat di dalam armada dipasang sejak awal, banyak keputusan operasional bisa diambil lebih akurat. Ini soal logika manajemen proyek yang mendahulukan sistem pendukung sebelum layanan dioperasikan, sebuah prinsip dasar dalam ilmu sistem transportasi dan manajemen infrastruktur publik.

"Selain itu, kita masih sering melihat sistem baru dibangun tanpa memanfaatkan infrastruktur lama. Di banyak kota, ITS seperti ATCS atau sistem e-ticketing sudah ada. Namun alih-alih diintegrasikan, justru ditinggalkan," ungkapnya.

Padahal secara teknologi, sistem lama bisa dihubungkan dengan yang baru melalui middleware atau antarmuka terbuka. Dalam praktik ilmu IT, ini dikenal sebagai interoperabilitas, dan menjadi standar di negara-negara dengan sistem transportasi yang matang.

Masalah berikutnya muncul pada perancangan sistem backend: apakah ITS harus terpusat di tingkat nasional atau dikelola masing-masing kota? Ini bukan semata pertanyaan teknis, tapi menyangkut efisiensi anggaran, keamanan data, dan kesinambungan layanan.

Sistem terpusat menjamin keseragaman dan efisiensi pemeliharaan, tapi rentan terhadap kelambatan jika kapasitas daerah tidak dibangun. Sebaliknya, desentralisasi memberi keleluasaan lokal, tetapi rentan terhadap perpecahan sistem dan pemborosan.

Untuk itu, MTI mendorong agar pemerintah menyusun Framework ITS BRT Nasional. Ini bukan hanya soal standar teknis, tetapi juga arsitektur sistem terbuka, pembagian peran kelembagaan, dan keterkaitan langsung dengan indikator layanan. Framework ini akan menjadi panduan semua kota untuk mengembangkan ITS yang kompatibel satu sama lain, sekaligus hemat biaya.

Tak kalah penting adalah kebutuhan akan roadmap pembangunan ITS yang modular dan kontekstual. ITS tidak harus dibangun sekaligus. Kota dapat memulai dari sistem sederhana: pelacakan bus, informasi penumpang, dan tiket digital.

"Seiring kapasitas fiskal dan kelembagaan berkembang, sistem dapat ditingkatkan menjadi pusat kendali terintegrasi. Prinsip ini dikenal dalam teori sistem sebagai scalable architecture, dan terbukti efektif dalam pengembangan layanan publik di berbagai negara," paparnya.

Namun sistem yang baik tidak akan berjalan tanpa kepastian tata kelola. Banyak proyek ITS gagal bukan karena teknologinya, tapi karena tidak jelas siapa yang bertanggung jawab saat sistem rusak, lisensi kadaluarsa, atau vendor mundur.