Corona Masih Tinggi Dinilai Bisa Memicu Jatuhnya Korban di Pilkada

JAKARTA - Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyatakan, potensi akan jatuh banyaknya korban meninggal dari sisi penyelenggara bukan tidak mungkin terjadi pada penyelenggaraan Pilkada 2020 ini.

(Baca juga: 18 ABK Pulih, Total 964 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19)

Hal ini dikatakan Lucius merespons kekhawatiran Komnas HAM bahwa pilkada di tengah pandemi virus Corona (Covid-19), bisa memunculkan banyak korban dari penyelenggara pemilu seperti yang terjadi pada saat pemilu nasional 2019 lalu.

(Baca juga: Prokontra Pembukaan Bioskop dan Kekhawatiran Penularan Covid-19)

"Akan tetapi tentu penyebab yang terjadi jika benar akan banyak korban dari penyelenggara di Pilkada 2020 ini berbeda dari Pemilu 2019," kata Lucius saat dihubungi SINDOnews, Selasa (8/9/2020).

Menurut Lucius, jika pada Pemilu 2019, kelelahan diduga menjadi penyebab banyaknya anggota penyelenggara pemilu yang meninggal. Sementara pada Pilkada 2020 ini, sumber utama sangat mungkin dari potensi penyeberan virus corona yang bisa masif jika penyelenggara pemilu tak serius melakukan antisipasi.

Menurutnya, pemandangan yang terlihat pada tahap pendaftaran kemarin merupakan signal ancaman awal. Jika 'kesembronoan' penyelenggara dalam melakukan antisipasi pada tahap pilkada selanjutnya, maka kemungkinan-kemungkinan terburuk berupa jatuhnya banyak korban akibat tertular Covid-19 bisa terjadi.

"Maka jelas ada perbedaan dengan situasi pemilu 2019. ancaman keselamatan pada Pilkada 2020 sesuatu yang sudah terbaca sejak awal bahkan ancaman itu pula yang mendorong penundaan Pilkada," ujar dia.

Meski begitu, Lucius memandang, ancaman yang nyata itu nampaknya tak ditanggapi serius oleh penyelenggara pemilu dengan menyiapkan perangkat antisipasi berupa regulasi yang ketat agar tak perlu ada gelombang baru penularan Covid-19.

Maka sambung dia, ancaman keselamatan penyelenggara selanjutnya akan sangat tergantung bagaimana penyelenggara memaknai kesalahan di tahap pendaftaran, dan bagaimana pula mereka akan menyiapkan langkah antisipasi untuk penyelenggaraan pilkada di tahapan selanjutnya.

"Jika tak serius melakukan antisipasi, maka penyelenggara sendiri memang harus siap untuk menjadi target korban dari proses yang masih akan berlangsung beberapa bulan ke depan. Semuanya tergantung keseriusan mereka," pungkas dia.