Kunjungan Macron ke Indonesia, dari Isu Ekonomi Pertahanan hingga Palestina

Perlu diketahui bahwa Prancis merupakan rumah bagi komunitas Yahudi dan Muslim terbesar di Eropa. Pernyataan bersama yang dilakukan oleh Presiden Macron, bahwa Prancis akan mengakui Palestina sebagai negara, dapat dibilang masih sangat prematur. Terlebih di sisi Prancis, Israel merupakan sekutu terdekat Prancis dan two state solution semakin sulit diimplementasikan karena Netanyahu tidak bergeming atas seruan negara negara barat untuk menghentikan genosida di Gaza.

Selama AS masih mendukung Israel, akan sulit menyelesaikan hal ini dan jika Prancis mengakui Palestina nantinya AS tentu akan geram dan memperkeruh hubungan dengan AS, walau mengutip Reuters para pejabat Prancis mengatakan bahwa mereka tidak akan terpengaruh oleh kritik semacam itu atau oleh tekanan Israel maupun AS. Secara geopoliik tentunya dapat sangat mungkin terjadi efek snowball jika Prancis mengakui Palestina, di mana negara negara UE dapat mengikuti jejak Prancis mengakui Palestina. Terlebih Prancis merupakan salah satu penggerak di Uni Eropa.

Agenda terdekat yang dilakukan oleh Prancis adalah the International Conference for the Peaceful Settlement of the Palestinian Question and the Implementation of the Two-State Solution atau juga disebut Humaniter Conference to Gaza yang akan dilakukan pada Juni, 2025. Bersama Saudi Arabia, Prancis akan menggelar konferensi ini dan menurut website resmi pemerintah Prancis, https://onu.delegfrance.org/, konferesi ini akan menghighlight 3 hal

● Berfokus pada mendukung upaya untuk mengakhiri perang di Gaza dan mengamankan pembebasan semua sandera yang diambil sejak 7 Oktober 2023
● Prancis berpendapat bahwa hanya penerapan solusi politik dua negara yang akan membawa perdamaian, kemakmuran, dan keamanan bagi warga Israel, Palestina, dan seluruh kawasan.
● Konferensi ini dimaksudkan sebagai “tonggak transformatif” untuk beralih dari sekadar berbicara menjadi mengambil langkah konkret dan tidak dapat diubah menuju implementasi solusi dua negara

Sebagaimana pidato oleh Presiden Macron dalam pernyataan bersama kemarin, bahwa Prancis tidak ingin dianggap sebagai negara yang menerapkan double standard pada konflik Gaza dan ingin menegakkan hukum internasional sekaligus mendukung Palestina dalam le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ou droit à l’autodétermination, yakni hak yang didasarkan pada keinginan bersama dari penduduk yang tinggal di suatu wilayah yang diduduki oleh kekuatan asing untuk membebaskan diri dari kekuasaan tersebut dan untuk menjalankan kekuasaan atas wilayah itu sendiri.