Perpres Nomor 66/2025 Tentang Pelindungan Jaksa oleh TNI Digugat ke MA
Selasa, 27 Mei 2025 - 15:11 WIB
loading...
A
A
A
Roy menambahkan permohonan uji materi ini bukan bentuk penolakan terhadap substansi perlindungan bagi jaksa yang justru dianggap penting dan strategis dalam konteks penegakan hukum yang bebas dari tekanan.
Namun, perlindungan tersebut harus dibangun di atas fondasi hukum yang sah, melalui prosedur yang benar, dan dengan bentuk peraturan yang tepat.
"Sebagai warga negara yang menjunjung tinggi hukum, kami percaya bahwa Presiden memiliki itikad baik untuk memperkuat institusi Kejaksaan. Namun dalam negara hukum, itikad baik harus berjalan seiring dengan ketaatan pada prinsip legalitas," pungkas Roy.
![Perpres Nomor 66/2025 Tentang Pelindungan Jaksa oleh TNI Digugat ke MA]()
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan.
“Saya hanya bisa menjelaskan secara umum bahwa Perpres Nomor 66 Tahun 2025 yang dikeluarkan minggu lalu itu merupakan bagian dari pelindungan negara terhadap jaksa,” ujar Hasan.
Hasan menjelaskan jaksa memiliki tugas untuk membongkar kasus-kasus yang besar, kasus kejahatan besar, ataupun kasus korupsi yang besar. “Tentu menghadapi berbagai macam hal, termasuk mara bahaya yang mengintai mereka. Dan dalam hal ini negara memberikan pelindungan terhadap jaksa," paparnya.
Dia mengungkapkan bahwa ada dua institusi yang diperintahkan untuk memberikan pelindungan terhadap jaksa dan kejaksaan. "Untuk pelindungan pribadi, keluarga, rumah, anak-anak para jaksa yang kemungkinan merasa terancam mara bahaya itu diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia," katanya.
Sementara, perlindungan jaksa di lapangan diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri. "Jadi dua institusi ini ya, TNI dan Polri diminta oleh Presiden untuk memberikan pelindungan keamanan terhadap jaksa dan kejaksaan," katanya.
Namun, perlindungan tersebut harus dibangun di atas fondasi hukum yang sah, melalui prosedur yang benar, dan dengan bentuk peraturan yang tepat.
"Sebagai warga negara yang menjunjung tinggi hukum, kami percaya bahwa Presiden memiliki itikad baik untuk memperkuat institusi Kejaksaan. Namun dalam negara hukum, itikad baik harus berjalan seiring dengan ketaatan pada prinsip legalitas," pungkas Roy.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan.
“Saya hanya bisa menjelaskan secara umum bahwa Perpres Nomor 66 Tahun 2025 yang dikeluarkan minggu lalu itu merupakan bagian dari pelindungan negara terhadap jaksa,” ujar Hasan.
Hasan menjelaskan jaksa memiliki tugas untuk membongkar kasus-kasus yang besar, kasus kejahatan besar, ataupun kasus korupsi yang besar. “Tentu menghadapi berbagai macam hal, termasuk mara bahaya yang mengintai mereka. Dan dalam hal ini negara memberikan pelindungan terhadap jaksa," paparnya.
Dia mengungkapkan bahwa ada dua institusi yang diperintahkan untuk memberikan pelindungan terhadap jaksa dan kejaksaan. "Untuk pelindungan pribadi, keluarga, rumah, anak-anak para jaksa yang kemungkinan merasa terancam mara bahaya itu diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia," katanya.
Sementara, perlindungan jaksa di lapangan diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri. "Jadi dua institusi ini ya, TNI dan Polri diminta oleh Presiden untuk memberikan pelindungan keamanan terhadap jaksa dan kejaksaan," katanya.
(cip)
Lihat Juga :
