Pengamat: Demokrasi Tak Boleh Dikorbankan Demi Panggung Para Pemburu Sensasi

Pieter Zulkifli menekankan jika demokrasi tidak berarti bebas tanpa batas. Setiap kebebasan mengandung tanggung jawab dan negara memiliki mandat konstitusional untuk menjamin bahwa ruang publik tidak menjadi sarang hoaks. "Jika tuduhan tak berdasar terus-menerus dipelihara, maka bukan hanya seorang Presiden yang diserang, tetapi keutuhan demokrasi itu sendiri yang terancam," katanya.

Pieter Zulkifli menuturkan kepercayaan publik adalah pilar dalam sistem demokrasi. Tanpa kepercayaan, negara akan mengalami retakan dalam jangka panjang, bukan oleh senjata tetapi oleh narasi kebohongan yang dipelihara secara sistematis.

Atas hal tersebut, Pieter mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap tegas terhadap kasus ini. Pieter Zulkifli juga mendesak aparat penegak hukum tidak boleh terus terombang-ambing oleh opini media sosial atau tekanan politik.

Hukum harus ditegakkan secara adil dan konsisten. "Dengan begitu, negara menunjukkan keberpihakannya pada kebenaran, bukan pada kebisingan yang dibangun atas dasar kepentingan sesaat," tegasnya.

Dia menuturkan tantangan terbesar demokrasi Indonesia hari ini bukanlah kekerasan fisik, tetapi infiltrasi kebohongan ke dalam kesadaran publik. Negara tidak boleh menjadi penonton.

Menurut dia, negara harus hadir menjaga muruah demokrasi, menegakkan hukum, dan melindungi ruang publik dari disinformasi yang memecah belah. Jika negara terus diam, maka yang tumbuh bukan demokrasi, melainkan ketidakpercayaan. "Dan ketika kepercayaan itu runtuh, yang menyusul adalah instabilitas sosial dan politik yang jauh lebih sulit dipulihkan,” pungkasnya.