Hindari Narasi Memecah Belah

Dia meminta pemerintah membuat pengelolaan atau manajemen komunikasi publik yang bagus untuk mencegah hal seperti ini terus berulang. Pemerintah, menurut dia, harus banyak mendengar dan banyak mengumpulkan data. Setelah itu informasi dan data dianalisis.

Jikapun ada yang berbeda dari sikap warga, lebih baik pejabat pemerintah berusaha memahami dahulu. Baru setelah itu pendapat versi pemerintah disiapkan untuk disampaikan agar tidak berbenturan dengan apa yang dirasakan rakyat.

“Narasi-narasi yang menuduh atau bahkan mengancam hendaknya tidak disampaikan. Karena itu justru akan memperlihatkan arogansi kekuasaan. Jadi jangan melawan rakyat, tetapi yang baik membangun percakapan akrab dengan rakyat,” paparnya.

Di tengah kesulitan akibat pandemi, rakyat sedang membutuhkan dipandu. Solidaritas dan persatuan akan sangat menentukan cepat atau tidak bangsa Indonesia keluar dari krisis. Meski banyak dikritik, dia meminta pejabat pemerintah tidak mudah tersulut emosi.

“Butuh sabar dan ketulusan mendengar suara rakyat. Psikologi sosial masyarakat sedang rapuh karena pandemi ini. Mereka butuh ditemani, bukan dituduh, apalagi diberi ancaman-ancaman,” katanya mengingatkan.

Pernyataan Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDIP Puan Maharani soal “semoga Sumbar mendukung negara Pancasila” bergulir bak bola salju. Beragam tanggapan dan komentar diberikan atas pernyataan putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu. (Baca juga: Pengusaha Wisata Bandung Tolak Rencana Bandara Husein Jadi Domestik)

Ucapan Puan itu dilontarkan saat pengumuman cagub-cawagub Sumbar yang didukung oleh PDIP. Puan berharap Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. "Rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Drs H Ali Mukhni. Merdeka," kata Puan, Rabu (2/9).

"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," sebut Puan.

Tudingan Menag Fachrul Razi kepada anak muda yang berpenampilan menarik (good looking) dan menguasai bahasa Arab sebagai pembawa radikalisme di masjid-masjid di Indonesia juga tak ayal menuai kontroversi. Komisi VIII DPR RI pun meminta agar Menag banyak belajar kajian radikalisme.

"Pernyataan Menteri Agama soal radikalisme yang masuk ke masjid-masjid melalui seorang anak yang menguasai bahasa Arab dan good looking tidak sepenuhnya tepat. Jangan menggeneralisasi gejala munculnya paham radikalisme hanya pada suatu gejala
tertentu," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (4/9).