PPP Anggap Sikap Politik Demokrat Belum Berubah

JAKARTA - Pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor kemarin malam tidak dipersoalkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. (Baca juga: Airlangga Hartarto Bertemu SBY di Cikeas, Ini yang Dibahas)

Begitu pula dengan pernyataan SBY yang mengatakan selalu siap membantu penuh Presiden Jokowi untuk membangun negeri ini lebih baik. "Saya kira begini kalau Demokrat SBY itu kan dari awal sudah menyampaikan bahwa Demokrat bukan oposisi di parlemen. Jadi tetap kalau hal-hal yang diyakini oleh Demokrat itu untuk kebaikan pemerintahan dan negara ini akan mendukung, kalau ada hal-hal yang dianggap kurang pas akan mengkritisi," ujar Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Menurut Arsul, sikap politik Partai Demokrat seperti itu sebenarnya bukan hal yang baru. "Tapi kan yang namanya politik bahwa pada saat memberikan dukungan untuk kebijakan tertentu dan ada juga misalnya ya sebut saja yang paling agak ekstrem gitu ya power sharing dan segala macam itu hal yang biasa saja," kata anggota Komisi III DPR ini. (Baca juga: Diplomasi Batik Biru Kuning ala SBY dan Airlangga)

Bagi dirinya, apakah power sharing antara Partai Demokrat dengan Presiden Jokowi itu merugikan rakyat Indonesia secara keseluruhan atau tidak. "Itu saja yang harus dilihat," kata Wakil Ketua MPR ini. (Baca juga: SBY Bilang Selalu Siap Bantu Penuh Jokowi, Ini Penjelasan Demokrat)

Di samping itu, Arsul menilai silaturahmi antara pimpinan partai politik terus dilakukan. "Hanya kebetulan dalam silaturahmi Pak Airlangga dan Pak SBY menjadi menarik. Pertama, karena Pak Airlangga adalah Menko Perekonomian, nah kemudian juga Golkar bagian dari koalisi pemerintahan dan Demokrat sampai saat ini ada di luar koalisi pemerintahan," ujar Arsul.

Akan tetapi, menurut dia, hal tersebut bukan sesuatu yang aneh. "Bahwa dalam silaturahmi meskipun itu parpol ke parpol itu kemudian juga ada pembicaraan hal-hal penting yang terkait dengan kehidupan pemerintahan atau kehidupan berbangsa kita, saya kira itu juga hal wajar saja, termasuk kalau kita membicarakan soal Omnibus Law itu," ungkapnya.

Karena, sepengetahuannya, tidak ada fraksi di parlemen yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Dikatakannya, fraksi di luar pemerintahan hanya mengkritisi bagian-bagian tertentu RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Lagipula, kata dia, mengkritisi adalah salah satu fungsi DPR. "Ada di dalam pemerintahan pun kalau ini dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat kita memang harus disuarakan, tetapi semangatnya bukan untuk menjegal. Semangatnya agar RUU ini bisa menampung seluas mungkin aspirasi dari masyarakat kita yang akan terdampak dengan RUU itu," katanya.