Cak Imin Dorong Sinergi Antarkementerian untuk Hilangkan Kemiskinan Ekstrem pada 2026

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mendorong kementerian/lembaga bersinergi dalam program pengentasan kemiskinan . Cak Imin, sapaan akrabnya, mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan kemiskinan ekstrem turun menjadi 0% pada 2026 mendatang.

Hal itu ditegaskan Cak Imin usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Ballroom BPJS, Jakarta, Jumat (14/3/2025). Hadir dalam RTM itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan beberapa kementerian lainnya yang diwakili wakil menteri dan deputi.

Dalam pertemuan itu, Cak Imin mengingatkan bahwa Presiden Prabowo memiliki target dalam penurunan angka kemiskinan. Prabowo meminta kemiskinan ekstrem turun menjadi 0% pada 2026 dan kemiskinan relatif turun menjadi 4,5%. Sementara berdasarkan data, saat ini terdapat 8,7% penduduk Indonesia yang masuk golongan miskin relatif.



"Kemenko PM akan mengoordinasi semua kementerian yang terkait untuk membuat kemiskinan ekstrem ini hilang pada tahun 2026," kata Cak Imin dalam konferensi pers usat RTM.

Untuk mencapai target tersebut, Kemenko PM menekankan program pengentasan kemiskinan mulai dari penilaian status, menetapkan penerima, hingga manfaat pada penerima harus berdasarkan data yang tepat.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan, pihaknya harus bekerja sama dengan Kemenko PM dalam program pengentasan kemiskinan.

"Salah satu yang kami kerjakan berdasarkan Perpres 163 Tahun 2024 adalah membuat rencana induk pengentasan kemiskinan. Rencana yang kami buat ini akan juga kami berikan kepada Kememko PM sebagai kementerian yang mengoordinasikan masalah kemiskinan," kata Budiman.

Menurutnya, ada kesamaan antara BP Taskin dan Kemenko PM dalam melihat penanganan kemiskinan di Indonesia. "Kita sama-sama menekan pengeluaran masyarakat agar tidak tinggi dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui industrialisasi," katanya.



BP Taskin, kata Budiman, akan berupaya mewujudkan target hilangnya kemiskinan ekstrem pada 2026. BP Taskin akan ikut terlibat aktif membantu menyukseskan implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama Kemenko PM, Kementerian Sosial, BPS, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selain itu, BP Taskin juga akan membantu fasilitasi penciptaan Sekolah Rakyat bersama dengan Kemensos.

Kepala BPS Amalia Adininggar menegaskan, data yang dimiliki BPS saat ini cukup valid untuk digunakan sebagai DTSEN. Hanya data ini harus dievaluasi setiap tiga bulan sekali.

"Setiap tiga bulan ada error penduduk keluar dan masuk data, sehingga butuh direvisi," ujar ketua BPS.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruara Sirait menyatakan banyak manfaat yang didapat dari Rapat Tingkat Menteri yang diprakasai oleh Kemenko PM. "Beberapa program kerakyatan dari kementerian yang saya pimpin bisa langsung dieksekusi setelah rapat tadi, karena kami selama ini menunggu data yang akurat," kata Ara, sapaan Maruarar Sirait.