Cancel Culture dan Komunikasi Krisis di Era Digital Pascanarasi Viral

Dalam teori ini, skandal seperti korupsi dan penyimpangan masuk dalam kategori Preventable Cluster, di mana organisasi dianggap sebagai penyebab utama krisis. Oleh karena itu, strategi komunikasi krisis harus fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan tindakan nyata.

Dalam menghadapi krisis semacam ini, ada beberapa elemen kunci yang harus dilakukan. Mengambil tanggung jawab menjadi langkah penting untuk menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak.

Pembelajaraan cancel culture juga harus disikapi secara strategis dengan melakukan litigasi dan mitigasi memperbaiki situasi, bukan sekadar janji. Melakukan reformasi kebijakan untuk mencegah kejadian serupa dapat menjadi langkah nyata janji perbaikan kepada publik.

Setiap kesalahan tentu secara bijak harus disikapi secara bertanggung jawab dengan permintaan maaf yang tulus dengan narasi yang bernada empatik untuk menunjukkan kepedulian terhadap dampak yang terjadi, serta tidak ambigu atau defensif. Tindakan nyata dan tegas tentu menjadi hal yang ditunggu publik untuk menciptakan rasa keadilan. Hal tersebut tentu dilakukan secara transparan, dan menghadirkan pihak berkompeten yang mendapatkan pengakuan masyarakat.

Cancel culture dalam konteks BUMN bukan sekadar ancaman, tetapi juga bisa menjadi peluang untuk memperbaiki tata kelola perusahaan dan meningkatkan kepercayaan publik. Jika dikelola dengan strategi komunikasi yang tepat—berbasis transparansi, akuntabilitas, dan empati—perusahaan atau institusi negara tidak hanya bisa pulih dari krisis, tetapi juga memperkuat reputasi dalam jangka panjang.

Kecepatan, transparansi, dan empati adalah tiga kunci utama dalam mengelola krisis reputasi akibat cancel culture. Perusahaan tidak boleh bersikap reaktif atau defensif, tetapi harus proaktif dalam menjelaskan langkah perbaikan yang diambil. Fokus utama harus pada aksi nyata, bukan sekadar pernyataan retoris.

Jika lembaga negara terdampak skandal mampu mengambil langkah pemulihan yang sistematis—dengan meningkatkan transparansi, menindak pihak yang terlibat, serta mengkomunikasikan langkah perbaikan kepada publik—maka cancel culture dapat dikendalikan dan diubah menjadi momentum perbaikan yang lebih besar bagi institusi negara. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan, dan reputasi perusahaan tetap terjaga di tengah tantangan era digital.