SPMB dan Bayang-bayang Kesenjangan Pendidikan

Lebih dari sekadar soal masuk sekolah favorit, sistem ini juga berpotensi memperdalam ketidakadilan dalam akses pendidikan. Seleksi berbasis prestasi tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial-ekonomi. Anak-anak dari keluarga mapan memiliki ekosistem belajar yang lebih mendukung: les tambahan, perangkat belajar yang memadai, serta dukungan orang tua yang lebih sadar akan pentingnya persiapan akademik sejak dini. Sementara itu, anak-anak dari keluarga kurang mampu sering kali harus berbagi waktu antara belajar dan membantu ekonomi keluarga. Jika persaingan didasarkan pada prestasi tanpa mempertimbangkan akses yang tidak setara, maka hasilnya bukan meritokrasi murni, melainkan reproduksi ketimpangan sosial.

Jika kesenjangan ini terus berlanjut, Indonesia bukan hanya akan kehilangan semangat pemerataan pendidikan, tetapi juga menciptakan generasi yang semakin terbelah: mereka yang mendapat pendidikan terbaik, dan mereka yang tertinggal dalam sistem. Sekolah unggulan tidak hanya tentang kualitas, tetapi juga tentang siapa yang bisa masuk ke dalamnya.

Menjaga Keseimbangan antara Seleksi dan Pemerataan

Meninggalkan sistem seleksi berbasis prestasi bukanlah solusi. Namun, ketika seleksi diperluas tanpa mempertimbangkan akses yang tidak setara, pendidikan bisa menjadi arena eksklusif bagi mereka yang sudah memiliki keunggulan sejak awal. SPMB tidak boleh menjadi alat yang semakin memperlebar kesenjangan.

Zonasi harus tetap menjadi prinsip utama dalam penerimaan siswa baru. Jika kuota jalur prestasi diperbesar tanpa batasan, siswa yang tidak memiliki akses ke bimbingan belajar akan semakin sulit mendapatkan sekolah yang layak. Jerman telah membuktikan bahwa sistem pendidikan yang merata mampu mencegah kesenjangan sekolah unggulan dan non-unggulan. Jika pemerintah tidak menjaga keseimbangan ini, sekolah favorit hanya akan menjadi milik mereka yang memiliki modal lebih, sementara yang lain menerima kualitas seadanya.

Namun, mempertahankan zonasi saja tidak cukup. Afirmasi bagi siswa dari keluarga kurang mampu harus diperjelas dan diperkuat. Jika seleksi berbasis prestasi diperluas, maka harus ada kuota khusus bagi siswa prasejahtera yang memiliki potensi akademik tetapi tidak memiliki akses ke fasilitas belajar tambahan. Finlandia tidak hanya memberikan kuota afirmatif, tetapi juga menyediakan bimbingan akademik gratis dan bantuan belajar bagi siswa miskin. Indonesia bisa menerapkan kebijakan serupa, seperti program bimbingan belajar berbasis sekolah negeri bagi siswa kurang mampu. Tanpa kebijakan afirmatif yang konkret, seleksi berbasis prestasi hanya akan menjadi ajang kompetisi yang tidak setara.

Namun, solusi yang paling mendasar adalah pemerataan kualitas sekolah, bukan sekadar memperluas seleksi prestasi. Jika semua sekolah memiliki standar pengajaran, fasilitas, dan tenaga pengajar yang setara, maka istilah “sekolah unggulan” dan “sekolah buangan” tidak lagi relevan. Korea Selatan berhasil menekan kesenjangan ini dengan kebijakan pelatihan guru yang ketat serta standarisasi kurikulum yang merata. Jika Korea Selatan bisa melakukannya, mengapa Indonesia masih tertinggal dalam pemerataan mutu sekolah?

Jika sistem seleksi diperluas tanpa mempertimbangkan dampaknya secara luas, maka sekolah-sekolah unggulan akan semakin eksklusif, sementara sekolah-sekolah lain kehilangan daya saingnya. Pendidikan yang seharusnya menjadi alat untuk menyetarakan kesempatan justru bisa berubah menjadi alat stratifikasi sosial yang semakin mengokohkan ketimpangan.
Pendidikan untuk Semua, Bukan Segelintir Orang