Menegakkan Kepastian Hukum dan Keberlakuan Non-Retroaktif dalam Status TPP Desa sebagai Caleg
Jum'at, 07 Maret 2025 - 14:20 WIB
loading...
A
A
A
Pada 9 Juni 2023, KPU RI meminta penjelasan resmi ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) melalui Surat No. 582/PL.01.4-SD/05/2023. Pertanyaan KPU tegas: Apakah ada aturan internal yang mewajibkan TPP Desa mundur atau cuti?
Pada 27 Juni 2023, Kementerian Desa PDTT menjawab melalui Surat No. 1261/HKM.10/VI/2023 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal. Isinya: Tidak ada larangan bagi TPP Desa untuk maju sebagai caleg, dan tidak ada kewajiban mundur atau cuti selama menjadi caleg. Pada 20 Juli 2023, KPU RI mengeluarkan Surat Edaran No. 740/PL.01.4-SD/05/2023 kepada seluruh KPU daerah. Intinya: TPP Desa yang maju sebagai caleg tidak perlu mundur atau cuti, dan keputusan ini merujuk pada jawaban resmi Kementerian Desa.
Namun, pada 3 Januari 2025, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Desa mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan klausul kontroversial. Klausul ini menyatakan bahwa TPP Desa yang pernah mencalonkan diri sebagai caleg tanpa mundur atau cuti akan diberhentikan secara sepihak. Klausul ini berlaku surut, mengancam TPP Desa yang telah maju di Pemilu 2024 berdasarkan izin sebelumnya.
Dalam hierarki perundang-undangan, penjelasan dari lembaga pelaksana (KPU dan Kementerian Desa) merupakan lex specialis yang mengikat. Surat Edaran KPU dan jawaban Kementerian Desa telah memberikan kepastian bahwa TPP Desa tidak wajib mundur atau cuti jika mencalonkan diri sebagai caleg.
Pasal 240 UU No. 7/2017 hanya menyebut "pejabat tertentu" secara eksplisit, seperti ASN, TNI, dan pegawai BUMN. TPP Desa tidak termasuk dalam kategori ini karena statusnya bukan PNS atau Aparatur Sipil Negara, melainkan tenaga kontrak berbasis proyek pemberdayaan.
Klausul dalam SPK Januari 2025 bertentangan dengan asas non-retroaktif yang dijamin oleh Pasal 28I Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan prinsip kepastian hukum (legal certainty). TPP Desa yang maju sebagai caleg pada 2024 telah bertindak sesuai dengan keputusan resmi KPU dan Kementerian Desa.
Pemberlakuan surut klausul tersebut menghancurkan legitimate expectation (harapan sah) TPP Desa yang telah berkonsultasi sejak awal. Jika Kementerian Desa ingin melarang TPP Desa maju sebagai caleg, aturan baru harus berlaku ke depan (prospective), bukan membatalkan hak yang sudah diberikan.
Pada 27 Juni 2023, Kementerian Desa PDTT menjawab melalui Surat No. 1261/HKM.10/VI/2023 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal. Isinya: Tidak ada larangan bagi TPP Desa untuk maju sebagai caleg, dan tidak ada kewajiban mundur atau cuti selama menjadi caleg. Pada 20 Juli 2023, KPU RI mengeluarkan Surat Edaran No. 740/PL.01.4-SD/05/2023 kepada seluruh KPU daerah. Intinya: TPP Desa yang maju sebagai caleg tidak perlu mundur atau cuti, dan keputusan ini merujuk pada jawaban resmi Kementerian Desa.
Namun, pada 3 Januari 2025, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Desa mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan klausul kontroversial. Klausul ini menyatakan bahwa TPP Desa yang pernah mencalonkan diri sebagai caleg tanpa mundur atau cuti akan diberhentikan secara sepihak. Klausul ini berlaku surut, mengancam TPP Desa yang telah maju di Pemilu 2024 berdasarkan izin sebelumnya.
Analisis Hukum: Kepastian vs Retroaktivitas
Dalam hierarki perundang-undangan, penjelasan dari lembaga pelaksana (KPU dan Kementerian Desa) merupakan lex specialis yang mengikat. Surat Edaran KPU dan jawaban Kementerian Desa telah memberikan kepastian bahwa TPP Desa tidak wajib mundur atau cuti jika mencalonkan diri sebagai caleg.
Pasal 240 UU No. 7/2017 hanya menyebut "pejabat tertentu" secara eksplisit, seperti ASN, TNI, dan pegawai BUMN. TPP Desa tidak termasuk dalam kategori ini karena statusnya bukan PNS atau Aparatur Sipil Negara, melainkan tenaga kontrak berbasis proyek pemberdayaan.
Klausul dalam SPK Januari 2025 bertentangan dengan asas non-retroaktif yang dijamin oleh Pasal 28I Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan prinsip kepastian hukum (legal certainty). TPP Desa yang maju sebagai caleg pada 2024 telah bertindak sesuai dengan keputusan resmi KPU dan Kementerian Desa.
Pemberlakuan surut klausul tersebut menghancurkan legitimate expectation (harapan sah) TPP Desa yang telah berkonsultasi sejak awal. Jika Kementerian Desa ingin melarang TPP Desa maju sebagai caleg, aturan baru harus berlaku ke depan (prospective), bukan membatalkan hak yang sudah diberikan.
Lihat Juga :
