Bertemu Pimpinan MPR, Wali Kota Pekanbaru Sampaikan Tiga Poin Ini

PEKANBARU - Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan berdiskusi dengan Wali Kota Pekanbaru, Firdaus beserta jajarannya di kantor Wali Kota Pekanbaru, Riau Selasa (25/2/2020) siang tadi.

Diskusi membahas tentang amendemen UUD 1945 dan wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ada tiga hal yang disampaikan Pemkot Pekanbaru kepada MPR.

"Pertama, hampir dipastikan mayoritas ingin agar dilakukan perubahan melalui undang-undang karena yang paling penting sebenarnya menurut mereka jangan sampai kita membuang energi sesuatu yang tak diperlukan" tutur Syarif kepada wartawan di Pekanbaru, Riau, Selasa (25/2/2020).

Kedua, terkait amandemen undang-undang, Pemkot Pekanbaru ingin agar ada perbaikan aturan di bidang otonomi khusus dan otonomi daerah. Misalnya kebijakan daerah yang ditarik pemerintah pusat sehingga menimbulkan konsekuensi dalam melakukan pengawasan.

"Ketiga, menyangkut ASN (Aparatur Sipil Negara). Keberadaan Komisi ASN dirasakan menghambat di daerah. Begitu juga kebijakan fiskal, semuanya pendapatan daerah itu ditarik ke pusat semua, daerah juga menginginkan agar ini tolong dipilah-pilah shingga daerah juga bisa melakukan pembangunan yang secara maksimal," tuturnya. (Baca Juga: Terungkap, Lebih dari 1.000 WNI Pernah Gabung ISIS)

Mengenai polemik penyusunan Omnibus Law, Syarief mengharapkan jangan sampai mengganggu stabilitas di daerah. Dia menegaskan pentingnya sinergitas yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru, Firdaus berharap amendemen UUD bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik.

"Kita ke depan tentunya ingin bagaimana amendemen bisa membawa Indonesia jauh lebih baik lagi ke depannya. Setidaknya kita mampu mencapai peluang Indonesia menjadi negara ke lima maju ekonomi dunia pada 2045," tuturnya.

Oleh karena itu, Maka itu, tambahnya, diharapkan para pemangku kebijakan saat ini, baik pejabat di lingkungan partai yang mana menjadi pengawal dan penyelenggara pemerintahan, maupun di jajaran eksekutif, legislatif, pemerintah pusat, dan daerah bisa bersinergi bersama. Dengan begitu, visi rakyat adil, makmur, dan sejahtera bisa tercapai.

"Mari kira satukan semua kekuatan untuk dijadikan sebagai kekuatan bermanfaat untuk kemajuan pembangunan, daripada kita membuang energi ke hal-hal tak bermanfaat bagi masyarakat. Kami harap usat dan daerah bersinergi membangun dan merebut peluang bagi Indonesia maju, Indonesia sejahtera," katanya.