Satgas Covid19 Sebut Tokoh Agama Sangat Berperan Disiplinkan Masyarakat
Jum'at, 04 September 2020 - 01:14 WIB
loading...
Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo mengakui peran tokoh agama dan ormas keagamaan sangat penting dalam membantu mendisiplinkan masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo mengakui peran tokoh agama dan ormas keagamaan sangat penting dalam membantu mendisiplinkan masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan . Menurut dia, hal itu penting agar masyarakat semakin sadar dan korban Covid-19 bisa berkurang.
“Kehadiran dari tokoh masyarakat memang menjadi hal yang sangat penting. Di tiap daerah kami merasakan apabila tokoh-tokoh agama yang berbicara, masyarakat lebih banyak yang patuh. Kami sudah berusaha mengundang tokoh agama untuk berkunjung ke BNPB, diskusi, dan jadi bagian kampanye perubahan perilaku,” kata Doni dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2020). (Baca juga: Kota Bekasi Perpanjang Masa ATHB hingga 2 Oktober 2020)
Karena itu, sambung Doni, pihaknya bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat MoU (memorandum of understanding) atau nota kesepahaman, agar MUI bisa membantu mensosialisasikan pencegahan Covid-19 ke masyarakat di berbagai daerah. “Kerja sama MUI udah ada, udah ada MoU dan mengerjakan program kerja sama dengan MUI sehingga diharapkan bersama-sama untuk sosialisasi secara efektif untuk pencegahan dan perubahan perilaku,” terangnya. (Baca juga: Doni Monardo: Masih Ada Daerah Menganggap Corona Adalah Konspirasi)
Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini, penerapan protokol kesehatan dan perubahan perilaku saat pandemi tidak bisa dilakukan oleh orang kesehatan saja, tapi butuh peran semua pihak yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha dan media yang disebut pentahelix. “Kita menyadari kolaborasi pentahelix adalah solusi yang terbaik untuk masyarakat kita,” ujar Doni.
Karena, sambung Doni, kalau ada tenaga kesehatan yang gugur maka pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan penggantinya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Sementara, jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia sangat terbatas, semakin banyak dokter yang gugur maka semakin banyak juga masyarakat tidak terlayani.
“Karena enggak mungkin seorang dokter terbit dalam waktu singkat dan hanya dalam 2-3 tahun. Jadi dokter harus kita lindungi, selamatkan, maka tadi kami laporkan program prioritas kami dengan Kemenkes untuk keselamatan tenaga kesehatan,” tandasnya.
“Kehadiran dari tokoh masyarakat memang menjadi hal yang sangat penting. Di tiap daerah kami merasakan apabila tokoh-tokoh agama yang berbicara, masyarakat lebih banyak yang patuh. Kami sudah berusaha mengundang tokoh agama untuk berkunjung ke BNPB, diskusi, dan jadi bagian kampanye perubahan perilaku,” kata Doni dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2020). (Baca juga: Kota Bekasi Perpanjang Masa ATHB hingga 2 Oktober 2020)
Karena itu, sambung Doni, pihaknya bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat MoU (memorandum of understanding) atau nota kesepahaman, agar MUI bisa membantu mensosialisasikan pencegahan Covid-19 ke masyarakat di berbagai daerah. “Kerja sama MUI udah ada, udah ada MoU dan mengerjakan program kerja sama dengan MUI sehingga diharapkan bersama-sama untuk sosialisasi secara efektif untuk pencegahan dan perubahan perilaku,” terangnya. (Baca juga: Doni Monardo: Masih Ada Daerah Menganggap Corona Adalah Konspirasi)
Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini, penerapan protokol kesehatan dan perubahan perilaku saat pandemi tidak bisa dilakukan oleh orang kesehatan saja, tapi butuh peran semua pihak yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha dan media yang disebut pentahelix. “Kita menyadari kolaborasi pentahelix adalah solusi yang terbaik untuk masyarakat kita,” ujar Doni.
Karena, sambung Doni, kalau ada tenaga kesehatan yang gugur maka pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan penggantinya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Sementara, jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia sangat terbatas, semakin banyak dokter yang gugur maka semakin banyak juga masyarakat tidak terlayani.
“Karena enggak mungkin seorang dokter terbit dalam waktu singkat dan hanya dalam 2-3 tahun. Jadi dokter harus kita lindungi, selamatkan, maka tadi kami laporkan program prioritas kami dengan Kemenkes untuk keselamatan tenaga kesehatan,” tandasnya.
(cip)
Lihat Juga :
