Pakar Hukum Pidana Nilai RUU KUHAP Perlu Dievaluasi
Sabtu, 22 Februari 2025 - 23:15 WIB
loading...
A
A
A
Dekan Fakultas Hukum UISU, Danielsyah dalam sambutannya mengatakan, perubahan sistem KUHAP adalah upaya reformasi penegakan hukum. Revisi ini diharapkan bisa menyelesaikan berbagai masalah dalam penegakan hukum. "Namun dalam upaya pembaruan ini muncul beberapa persoalan. Aturan baru ini berpotensi menimbulkan kewenangan berlebih pada Jaksa," katanya.
Salah seorang peserta FGD, Famati Gulo mengungkapkan saat ini tengah berproses pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Terkait hal tersebut, baru-baru ini di Kabupaten Solok, terbit Surat Perintah Nomor: Sprin/85/II/2025 yang ditandatangani Komandan Distrik Militer (Kodim) 032/Solok, Letkol Sapta Raharja tertanggal 17 Februari 2025 tentang Penertiban Emas Tanpa Izin (PETI) yang berada di wilayah Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
Begitu juga di Medan, saat prajurit TNI Angkatan Darat (AD) dari Kodam 1 Bukit Barisan menggerebek sebuah gudang berlokasi di Kompleks Pergudangan Harmoni, di Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, dan di Kompleks Pergudangan Intan blok 8A, 9A, 10A, 11A, dan 88F, di Jalan Letda Sujono, Tembung, Kota Medan. Penggerebekan oli palsu berbagai merek itu, dilakukan pada Rabu (19/2/2025) dengan menyita serta mengamankan ribuan kotak berisikan oli palsu. Apakah ini nantinya bakal mempengaruhi kewenganan penyidikan yang harusnya ditangani oleh Polri ada institusi lain yang masuk dalam ranah tersebut?
Menanggapi pertanyaan tersebut, Indra Gunawan Purba mengatakan, dalam UU sudah jelas lembaga dan fungsi penyidikan itu diberikan kepada, Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian/ Lembaga berdasarkan undang-undang dilaksanakan oleh PPNS.
Salah seorang peserta FGD, Famati Gulo mengungkapkan saat ini tengah berproses pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Terkait hal tersebut, baru-baru ini di Kabupaten Solok, terbit Surat Perintah Nomor: Sprin/85/II/2025 yang ditandatangani Komandan Distrik Militer (Kodim) 032/Solok, Letkol Sapta Raharja tertanggal 17 Februari 2025 tentang Penertiban Emas Tanpa Izin (PETI) yang berada di wilayah Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
Begitu juga di Medan, saat prajurit TNI Angkatan Darat (AD) dari Kodam 1 Bukit Barisan menggerebek sebuah gudang berlokasi di Kompleks Pergudangan Harmoni, di Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, dan di Kompleks Pergudangan Intan blok 8A, 9A, 10A, 11A, dan 88F, di Jalan Letda Sujono, Tembung, Kota Medan. Penggerebekan oli palsu berbagai merek itu, dilakukan pada Rabu (19/2/2025) dengan menyita serta mengamankan ribuan kotak berisikan oli palsu. Apakah ini nantinya bakal mempengaruhi kewenganan penyidikan yang harusnya ditangani oleh Polri ada institusi lain yang masuk dalam ranah tersebut?
Menanggapi pertanyaan tersebut, Indra Gunawan Purba mengatakan, dalam UU sudah jelas lembaga dan fungsi penyidikan itu diberikan kepada, Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian/ Lembaga berdasarkan undang-undang dilaksanakan oleh PPNS.
(abd)
Lihat Juga :
