Jimly Nilai Kewenangan Penyidikan Pidana Tertentu Kejaksaan Bisa Ditambahkan
Jum'at, 21 Februari 2025 - 18:48 WIB
loading...
A
A
A
Lebih lanjut dia mengatakan, jumlah penyidik saat ini sudah terlalu banyak. Dia menambahkan, Kementerian ESDM saat ini minta tambahan fungsi penyidikan bahkan di lembaga setingat dirjen.
“Apa iya penting itu? Seperti Kementerian Lingkungan Hidup ada Dirjen khusus Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan. Lembaga kementerian di dalamnya ada gakum (penegakan hukum). Begitu juga OJK dalam revisi UU OJK ditambahi kewenangan tambahan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Kalau ada kasus pinjol (pinjaman online) penyidiknya langsung dari OJK,” tuturnya.
Adapun jumlah PPNS saat ini mencapai 56 instansi. Hal tersebut belum termasuk jika ada PPNS di ESDM. “Sekarang (penyidik) yang dikenal masyarakat hanya tiga, kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Padahal ada 56 instansi yang punya kewenangan penyidikan,” imbuhnya.
Dia juga menilai sampai saat ini koordinasinya belum jelas. Jika mengacu di UU Kepolisian, maka koordinasinya di kepolisian karena sama-sama penyidik. “Tapi kalau di kepolisian penyidikannya akan kayak muter, mulai dari nol lagi,” kata Jimly.
Sehingga, ujar dia, ada ide agar penyidik PPNS langsung ke kejaksaan. Dengan demikian, kata dia, fungsi kejaksaan akan lebih kuat sebagai dominis litis atau pemilik perkara pidana.
“Jadi PPNS dikoordinasikan langsung oleh kejaksaan. Kecuali KPK. Kalau di UU KPK maka KPK yang mengoordinasikan perkara tipikor, Tapi kalau mau memperkuat kejaksaan maka dominis litis ini yang mengoordinasi kejaksaan, bukan KPK. Kecuali perkara korupsi yang besar-besar di atas Rp1 miliar, itu ditangani KPK. Nanti dalam praktik mereka saling koordinasi saja,” ujarnya.
“Apa iya penting itu? Seperti Kementerian Lingkungan Hidup ada Dirjen khusus Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan. Lembaga kementerian di dalamnya ada gakum (penegakan hukum). Begitu juga OJK dalam revisi UU OJK ditambahi kewenangan tambahan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Kalau ada kasus pinjol (pinjaman online) penyidiknya langsung dari OJK,” tuturnya.
Adapun jumlah PPNS saat ini mencapai 56 instansi. Hal tersebut belum termasuk jika ada PPNS di ESDM. “Sekarang (penyidik) yang dikenal masyarakat hanya tiga, kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Padahal ada 56 instansi yang punya kewenangan penyidikan,” imbuhnya.
Dia juga menilai sampai saat ini koordinasinya belum jelas. Jika mengacu di UU Kepolisian, maka koordinasinya di kepolisian karena sama-sama penyidik. “Tapi kalau di kepolisian penyidikannya akan kayak muter, mulai dari nol lagi,” kata Jimly.
Sehingga, ujar dia, ada ide agar penyidik PPNS langsung ke kejaksaan. Dengan demikian, kata dia, fungsi kejaksaan akan lebih kuat sebagai dominis litis atau pemilik perkara pidana.
“Jadi PPNS dikoordinasikan langsung oleh kejaksaan. Kecuali KPK. Kalau di UU KPK maka KPK yang mengoordinasikan perkara tipikor, Tapi kalau mau memperkuat kejaksaan maka dominis litis ini yang mengoordinasi kejaksaan, bukan KPK. Kecuali perkara korupsi yang besar-besar di atas Rp1 miliar, itu ditangani KPK. Nanti dalam praktik mereka saling koordinasi saja,” ujarnya.
Lihat Juga :
